Caption Foto : Anggota Komisi B DPRD Jombamg Rochmad Abidin saat memberikan materi sosialisasi

mediapetisi.net – Sosialisasi perundang – undangan di bidang cukai sebagai salah satu bentuk program pemanfaatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) karena berperan penting dalam pembiayaan di berbagai sektor, mulai dari sektor kesehatan, penegakan hukum, dan kesejahteraan petani maupun pekerja di sektor industri hasil tembakau.

Anggota Komisi B DPRD Jombang Rochmad Abidin mengatakan rata – rata belanja rumah tangga miskin untuk rokok itu sebanyak 12,43% lebih tinggi dibandingkan daripada jumlah pengeluaran rumah tangga per pokok terkaya 8,3%. Jadi peningkatan industri rokok dan cukai merupakan pajak yang digunakan untuk mengurangi banyaknya orang yang mengkonsumsi dan mengapa pajaknya dilakukan karena untuk mencegah semakin banyaknya orang merokok.

“Sedangkan realisasi penerimaan dalam pihak cukai mencapai 146 miliar jadi peningkatannya lebih banyak lagi dibandingkan dengan tahun 2019 yakni 133 miliar. Jadi memang pajak bea cukai semakin lama semakin meningkat. Tentunya dengan meningkatnya pajak bagi hasil di daerah juga semakin meningkat,” terangnya.

Hal tersebut mendapat respon dari Rochmad Abidin DPRD Jombang Anggota Komisi B menyarankan agar pemerintah perlu mempertajam alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) agar lebih tepat sasaran, perlu program yang fokus untuk kersejateraan  petani tembakau di wilayah Utara berantas. Karena berdasarkan ketentuan, alokasi pemanfaatan DBHCHT adalah sebesar 50% dimanfaatkan pada bidang kesejahteraan masyarakat, 25% bidang kesehatan, dan 25% bidang penegakan hukum

“Agar pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan dalam penyediaan bibit berkualitas agar kualitas produksi tembakau dapat meningkat, juga perlu membantu dalam penyediaan pupuk dan pemasaran hasil tembakau dengan memperoleh harga yang lebih baik, selanjutnya pemanfaatan DBHCHT dapat disalurkan juga dengan membentuk kemitraan antara petani tembakau dan industri,” harapnya. (lis)