Caption Foto : Dari kiri Kepala BPBD Jombang, Anggota DPR RI Guntur dan Wakil Ketua DPRD Gus Sentot
mediapetisi.net – Anggota Komisi VIII DPR RI Guntur Sasono kunjungi kantor BPBD Jombang untuk memastikan kesiapsiagaan kebencanaan yang dimiliki BPBD Jombang..Hadir Wakil Ketua DPRD Jombang M. Syarif Hidayatullah, Asisten 1 Purwanto, Kepala BPBD Jombang Wiku, dan Staf dari DPR RI. Bertempat di halaman Kantor BPBD Jombang. Rabu (6/5/2026)
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Guntur Sasono menegaskan bahwa penanganan bencana di daerah tidak boleh terhambat oleh kendala teknis, kekurangan personil dan kekurangan peralatan. Hal ini disampaikannya menanggapi keluhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang.
Dalam kunjungan kerja di Kantor BPBD Kabupaten Jombang menekankan bahwa dukungan operasional yang memadai adalah kunci kecepatan respons saat situasi darurat.
”Aspirasi dan kendala yang disampaikan BPBD Jombang akan kami bawa ke pusat. Harus ada perhatian lebih terhadap dukungan operasional, penguatan armada, dan perluasan program kesiapsiagaan bencana di daerah,” tegas Guntur.
Penanggulangan bencana tidak boleh hanya bersifat reaktif atau sekadar menunggu kejadian. Menurutnya, aspek mitigasi melalui penguatan desa dan edukasi masyarakat harus berjalan beriringan dengan kesiapan armada.
”Penanggulangan bencana tidak bisa hanya menunggu kejadian. Yang lebih penting adalah kesiapsiagaan sejak awal. Desa-desa harus diperkuat dan masyarakat harus dilatih agar BPBD bisa bergerak cepat saat dibutuhkan,” jelas Guntur.
Guntur berkomitmen akan memperjuangkan penguatan kebijakan di tingkat pusat agar BPBD dan relawan mendapatkan porsi perhatian yang lebih besar, mengingat isu kebencanaan menyangkut perlindungan nyawa manusia.
“Untuk Kepala BPBD Jombang untuk golongan masih eselon 3, saya sebagai wakil rakyat akan memperjuangkan di pusat. Karena tiap 2 bulan sekali ada rapat dengar pendapat (RDP) dengan para menteri. Ada pegawai BPBD yang akan melanjutkan kuliah saya usahakan untuk mendapatkan beasiswa seperti KIP, PIP dan lainnya. Karena ada program dari pemerintah untuk masyarakat,” pungkas Guntur.
Masukan-masukan teknis dari lapangan ini menjadi bahan utama bagi Anggota Komisi VIII DPR RI Guntur untuk mendorong kebijakan penanggulangan bencana yang lebih inklusif dan solutif bagi pemerintah daerah di tingkat pusat.
Perlu diketahui, kunjungan tersebut juga dibarengi dengan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Diikuti Anggota BPBD, Tagana, Dokter, Bidan, RAPI dan Ormas lainnya. (yn)
