Caption Foto : Ketua TP PKK Kabupaten Jombang saat pemaparan

mediapetisi.net – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang melaksanakan kegiatan Sarasehan Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan se-kabupaten Jombang tahun 2021 bertema “Bersama melaksanakan percepatan penurunan stunting menuju Jombang yang berkarakter dan berdaya saing dengan narasumber Mochamad Muchlis, S. Ag. ,dan Maghfuri, SH dari Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) serta Wiwin Isnawati, S.Pt selaku Ketua TP PKK Kabupaten Jombang. Bertempat di Aula Balai Desa Mojongapit Kecamatan/Kabupaten Jombang. Selasa (30/3/2021)

Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Nuning Fitriani menyampaikan peserta yang mengikuti kegiatan sarasehan adalah semua tim penggerak PKK Desa dan Kelurahan se-kabupaten Jombang dibagi menjadi 3 gelombang dari 21 kecamatan menjadi  7 kecamatan per gelombang karena masa pandemi Covid-19. 

“Untuk itu, kegiatan sarasehan ketua TP. PKK  desa dan kelurahan se-kabupaten Jombang tahun 2021 bertema bersama melaksanakan percepatan penurunan stunting menuju Jombang yang berkarakter dan berdaya saing dibagi menjadi 3 gelombang dari 21 kecamatan menjadi  7 kecamatan per gelombang,” ucapnya.

Caption Foto : Nara Sumber bersama Ketua TP PKK Kabupaten dan peserta sarasehan

Menurut Nuning, lembaga di kemasyarakatan desa memang ada banyak seperti RT, RW, Karangtaruna, PKK, LPMD dan Posyandu akan tetapi untuk kegiatan ditahun 2021 sasarannya adalah PKK desa dan kelurahan yang diharapkan kegiatan untuk tahun 2021 dan tahun 2022 PKK bisa memberikan kontribusinya kepada Kabupaten Jombang.

“Sebenarnya kegiatan PKK sudah luar biasa sekali kegiatannya PKK karena disitu kegiatan PKK yang mulai dari bidang pendidikan, sandang pangan,mulai dari Pokja 1 yang 10 Program pokok PKK itu sudah mencakup semuanya termasuk tema yang kita angkat yakni percepatan penurunan stunting,” terangnya.

Sementara itu, Wiwin Isnawati, S.Pt, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang dalam penyampaian materi Penguatan Kelembagaan PKK menjelaskan, kesejahteraan keluarga berdasarkan Perpres nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan PKK yakni kesejahteraan keluarga merupakan kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material sosial mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.

“Tidak hanya itu, untuk melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga secara terpadu dan berkelanjutan maka dalam proses perencanaan gerakan PKK dilakukan melalui 10 program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga,” ungkapnya.

Sedangkan Sinkronisasi 10 program pokok PKK dengan Pokja 1 sampai 4 yakni penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tatalaksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.

“1 Kecamatan memiliki 1 Desa binaan maka hanya Kecamatan yang konsultasi ke TP PKK Kabupaten, jika ada permasalahan di desa maka yang harus menangani adalah TP PKK Kecamatan tidak lagi langsung jenjang TP PKK Kabupaten. Untuk itu TP PKK Kecamatan harus aktif dan intens keliling desa atau kelurahan karena pembuatan program kerja yang lebih luas ada di desa,” pungkas Wiwin.(lis)