Caption Foto : Bupati Jombang bersama Anggota Dewan Dapil 4 Machin, Kholila, Asisten 2, Kepala Bappeda, Inspektur, Kepala BPKAD, Kapolsek dan Camat

mediapetisi.net – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Ngoro dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2023 dibuka Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab. Dihadiri Plt Asisten 2, Kepala Bappeda, Inspektur, Kepala BPKAD, Kadis PUPR, Anggota DPRD Dapil 4, Camat, Kapolsek, Kepala Desa se-Kecamatan Ngoro, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, perwakilan dari Organisasi Perempuan dan Kemasyarakatan (Muslimat, Fatayat, Aisyiyah, PKK), Delegasi Desa, Kepala UPTD dan Kepala Sekolah. Senin (24/1/2022)

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan Musrenbang merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang ditujukan untuk menyampaikan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Selain itu, Musrenbang salah satu pelaksanaan dari amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan kebijakan kegiatan prioritas kecamatan di Tahun 2023 dianggarkan melalui program Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) difokuskan untuk infrastruktur yang mendukung pemulihan atau peningkatan perekonomian dengan tujuan mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan memperhatikan indikator pembangunan di kecamatan yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah desa, keterjangkauan wilayah, jumlah penduduk miskin, status indeks desa membangun, dan kawasan strategis, tentunya mendasar dari indikator pembangunan tersebut jumlah besaran anggaran setiap kecamatan berbeda-beda.

“Untuk Kecamatan Ngoro anggaran PIK pada tahun 2023 sebesar Rp. 838.509.749 (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta, Lima Ratus Sembilan Ribu, Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah). Dibagi menjadi beberapa bidang pembangunan yaitu Bidang Infrastruktur, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan Bidang Ekonomi,” terangnya.

Lanjut Mundjidah, pembangunan yang telah dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Jombang, selama kurun waktu tiga tahun (tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021), secara umum telah menunjukkan berbagai perubahan dan keberhasilan. Diantaranya meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jombang dari sebesar 71,86% pada tahun 2018 meningkat menjadi 72,97% pada tahun 2020. 

Mengalokasikan anggaran 200 juta per desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Jombang. Dalam bidang pelayanan pendidikan dengan rehabilitasi gedung, pembangunan gedung baru, pengadaan buku dan alat peraga, serta pemerataan guru dan peningkatan kualitas guru dan kualitas pendidikan ditunjukkan dengan capaian akreditasi sekolah yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, pengalokasian honorarium GTT dan PTT serta Guru Paud, Bantuan Hibah kepada Sekolah Swasta serta keberhasilan dalam berbagai lomba di Tingkat Provinsi Jawa Timur. 

Dalam pelayanan kesehatan, beberapa program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan angka harapan hidup antara lain : Program Pencegahan dan Penanganan Gizi Buruk dan Stunting, Pengadaan Sarana Prasarana Posbindu, Program Desa Siaga Aktif, Peningkatan Fasilitas Pelayanan di Puskesmas dan fasilitas rujukan di RSUD Jombang dan RSUD Ploso yang semakin baik.

Peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat melalui program Bulaga, Buleksa, Digitalisasi Layanan sampai tingkat desa dan memberikan kemudahan perijinan yang cepat, mudah, transparan serta bantuan permodalan usaha melalui program Kurda dari Bank Jombang. Peningkatan usaha mikro dan industri kecil mikro melalui fasilitasi sarana usaha bagi kepala rumah tangga perempuan miskin serta pemberian sarana prasarana usaha dan pelatihan.

Percepatan penanganan infrastruktur dasar juga merupakan fokus pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dalam rangka menjadikan agrobisnis sebagai penyangga perekonomian daerah, di antaranya pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan pengadaan pupuk bokashi atau kompos.

“Saya berharap Musrenbang dapat menghasilkan masukan, usulan maupun saran-saran serta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan proses perencanaan  pembangunan yang lebih baik dan mewujudkan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir perubahan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023,” harap Mundjidah.

Sementara itu, Camat Tembelang Yaumasyifa menyampaikan pelaksanaan Musrenbang kecamatan Ngoro telah dilakukan sesuai tahapan mulai dari musyawarah desa, dilanjutkan Musrenbang Desa, dan Kecamatan. Usulan skala prioritas di kecamatan Ngoro tahun 2023 diantaranya infrastruktur, SDM dan perekonomian. Camat berharap pemerintah kabupaten Jombang bisa memfasilitasi mengakomodir apa yang telah diusulkan dan direncanakan atas program prioritas di Kecamatan Ngoro.

“Di sela – sela Musrenbang kami melakukan penandatanganan Komitmen Bersama yang isinya menyatakan siap mendukung dan mewujudkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju  Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Komitmen bersama di tandatangani oleh Bupati, Forkopimcam,  Kelompok Jabatan Struktural, Kelompok Jabatan Pelaksana, Kelompok Kepala Desa,” pungkasnya. (lis)