Caption Foto : Ketua DPRD Jombang saat menandatangani persetujuan disaksikan Bupati dan Wabup, Sekda dan Pimpinan DPRD

mediapetisi.net – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang penyampaian pendapat akhir Fraksi DPRD terhadap jawaban Bupati Jombang tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah R-APBD Tahun Anggaran 2021 serta Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang H. Mas’ud Zuremi. Dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekda, Staf Ahli, Asisten dan Kepala OPD. Bertempat di Ruang Paripurna DPRD Jombang. Senin (23/8/2021)

Seluruh Fraksi melalui juru bicaranya yang dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS Perindo, Fraksi Partai Arsi Amanat Restorasi dan Fraksi PKB telah merespon penyampaian jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi -Fraksi DPRD Jombang atas Raperda P-APBD TA 2021 dan 2 (Dua) Raperda Partisipatif. Dan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi tersebut masing masing fraksi telah menyatakan  menyetujui dan memberikan catatan, masukan/saran.

“Setelah kedelapan Fraksi masing masing melalui juru bicaranya menyatakan menyetujui. Namun saya menganggap penting untuk kembali menanyakan kepada seluruah anggota DPRD Kabupaten Jombang yang hadir apakah Raperda PAPBD 2021 dan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah bisa disahkan untuk menjadi Peraturan Daerah,” terang H. Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang.

Keputusan DPRD Kabupaten Jombang Nomor 188/18/DPRD/415.14/2021 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Jombang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Keputusan DPRD Kabupaten Jombang Nomor 188/19/DPRD/415.14/2021 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Jombang.

Dengan disahkannya Raperda P-APBD 2021 dan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi Perda diharapkan segera dilaksanakan secara optimal dan mampu memberikan peningkatan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Disampaikan Sekretaris DPRD Jombang Pinto Widiarto bahwa “Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Jombang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Semula sebesar Rp 2.766.852.238.118 bertambah sebesar Rp 324.959.907.085 sehingga menjadi Rp 3.091.812,145.203 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan semula Rp. 2.609.852.238.118 dan berkurang Rp. (12.347.413.787) sehingga jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.597.504.824.331.

2. Belanja Daerah semula Rp 2.766.852.238.118 bertambah Rp 324.959.907.085 sehingga jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 3.091.812.145.203.

3. Pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan semula Rp.197.000.000.000 bertambah Rp 341.807 320.872 sehingga jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 538.807.320.872.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan semula Rp.40.000.000.000 bertambah Rp. 4.500.000.000 sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 44.500.000.000 dan jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.494.307.320.872, jelas Pinto.

Setelah semua fraksi menyetujui, Rapat Paripurna diakhiri dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab dengan Ketua DPRD Kabupaten Jombang dan para Wakil Ketua DPRD, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan Gubernur Jawa Timur. (lis)