Caption Foto : Bupati Jombang saat membuka FKP rencana awal RKPD

mediapetisi.net – Pemerintah Kabupaten Jombang Jombang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal-RKPD) Kabupaten Jombang tahun 2023 yang dibuka oleh Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab. Secara langsung di ruang Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang dan disiarkan langsung di YouTube Channel Jombangkab TV. Selasa (18/1/2022) 

Dihadiri oleh Wabup Jombang Sumrambah, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur; Sekda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat dan Direktur BUMD,  Ketua TP-PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi perempuan, stakeholder pembangunan dan insan pers.

Bupati Mundjidah mengajak semua yang hadir dengan segala pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, untuk mengintegrasikan, mendialogkan pikiran dan pandangan masing-masing, guna mempercepat langkah dan memacu kinerja pembangunan daerah kabupaten Jombang.

“Mari untuk bekerja sekuat tenaga, berlari lebih cepat lagi di tahun 2023, berpikir cerdas, inovatif, kreatif, serta melakukan lompatan-lompatan agar target-target pembangunan di tahun 2023 dapat tercapai, karena tahun 2023 merupakan akhir dari Periodesasi Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 dimana tantangan dan hambatan pembangunan untuk pencapaian target-target dan sasaran pembangunan menjadi semakin berat. Namun, dengan kerja sama yang baik, serta keinginan dan kemauan untuk berubah menjadi lebih baik, kita bisa jadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang keberhasilan di masa mendatang,” ungkapnya.

Menurut Bupati, tahun anggaran 2023 merupakan tahun terakhir atau tahun kelima dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023. Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2023. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya agar memperhatikan target kinerja, sasaran pembangunan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, sehingga mampu untuk menjawab permasalahan pembangunan, khususnya bagi perangkat daerah yang diamanahkan untuk mengawal Program Jombang Berkadang, program prioritas Kecamatan dan program strategis di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sarana dan Prasarana Wilayah atau Permukiman serta pertanian dalam arti luas.

Program Jombang Berkadang dengan memberikan anggaran 200 juta per Desa dalam bentuk bantuan keuangan khusus kepada desa yang difokuskan untuk penanganan pemberdayaan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan sanitasi, pelestarian budaya, pengembangan pendidikan usia dini, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan sarana prasarana ibadah dan meningkatkan layanan publik melalui digitalisasi layanan sampai tingkat desa.

Sedangkan perubahan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2019-2023 khususnya di tahun 2023 penanganan fokus antisipasi banjir tahunan, percepatan pemulihan ekonomi dampak pandemi covid-19, pencegahan wabah DBD dan difteri, percepatan penanganan infrastruktur daerah terutama menuju pusat ekonomi dan pengembangan kawasan industri untuk mendukung pembangunan ke kawasan produksi rakyat, kawasan industri kecil, kawasan pariwisata dan kawasan pertanian serta perkebunan. 

“Ada pengembangan produk unggulan daerah,  percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemerataan akses pelayanan dasar,  peningkatan layanan publik dengan digitalisasi layanan sampai tingkat desa, peningkatan daya saing usaha mikro dan IKM, peningkatan produksi atau produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan, membangun lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana,  peningkatan ketentraman dan ketertiban terhadap isu potensi konflik di masyarakat. Kami berharap Bappeda agar bisa mengawal pencapaian target-target dalam RPJMD Kabupaten Jombang,” tandas Mundjidah.

Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Jombang Danang Praptoko menyampaikan Ranwal-RKPD Kabupaten Jombang tahun 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD yang mana tahun 2023 merupakan periode terakhir dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023. Arah kebijakan pada tahun 2023 tersebut menjadi acuan dasar dalam merancang program-program strategis pembangunan daerah untuk mencapai target dan sasaran pembangunan di tahun 2023.

Selain itu, Ranwal-RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2023 merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Rancangan Awal RKPD Kabupaten disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten, Ranwal RKPD Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD.

“Poses penyusunan RKPD harus melalui tahapan-tahapan dan tata waktu yang telah diatur secara detail. Dalam prosesnya juga berkembang dinamika, mulai dari analisa data dan permasalahan, perhitungan proyeksi kemampuan anggaran, keselarasan tujuan dan sasaran daerah sampai dengan program prioritas penanganan, arah kebijakan serta strategi penanganan, sampai dengan sub kegiatan,” pungkasnya. (lis)