Caption Foto : Saat penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD 2021 Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar dan Anwar Sadad

mediapetisi.net – Gubernur  Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) tahun anggaran 2021. Nota ini ditandatangani langsung Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar, dan Anwar Sadad di rapat Paripurna DPRD Jatim. Rabu (22/9/2021)

Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad mengatakan hal tersebut menjadi dasar untuk pembahasan P-APBD 2021. Itu adalah ketentuan, norma yang harus dilakukan dan penuhi. Pihaknya telah melakukan sejumlah pembahasan secara komprehensif di Badan Anggaran atau Banggar. 

“Menjaga koherensi, konsistensi, dokumen perencanaan yang lain yaitu RPJMD, RKPD yang sudah dievaluasi oleh Kemendagri. Dan kita juga membahas KUA PPAS lalu sudah terjadi kesepakatan,” terangnya.

Sadad melanjutkan, setelah pembahasan P-APBD 2021 sudah langsung dilaksanakan secara maraton. Selama beberapa hari ke depan pembahasan dilakukan hingga digedok. Dimulai dengan nota keuangan dari Gubernur Jawa Timur.

Pembahasan yang dilakukan secara maraton, merupakan penyesuaian keadaan terhadap situasi darurat yang terjadi akibat pandemi Covid-19.  

“Yang paling penting, pembahasan ini tidak melampaui batas waktu yang diatur dalam norma, bahwa perubahan APBD itu harus selesai tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Saya kira kita masih dalam koridor itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Plh Sekretaris Pemprov Jatim Heru Tjahjono mengatakan ada beberapa hal yang menjadi prioritas dalam P-APBD 2021 dan tercatat melampaui target. Diantaranya, kebutuhan untuk tenaga kesehatan, Ponkesdes, termasuk dana bagi hasil. “Kebutuhan untuk Ponkesdes, kebutuhan untuk tenaga kesehatan, Ponkesdes, termasuk dana bagi hasil,” jelasnya. 

Selain masyarakat, yang paling terdampak pandemi Covid-19 adalah nakes. Oleh sebab itu Insentif Nakes harus menjadi salah satu program prioritas. Sedangkan, kaitannya dengan bagi hasil, karena ada PAD dari Pajak Daerah, sehingga harus diserahkan kepada Pemerintah Kab/Kota di Jatim.

Untuk tiga fokus utama tersebut, Heru Tjahjono juga menyebutkan bahwa akan ada penambahan P-APBD sebanyak Rp 2,88 M. Jumlah tersebut masih akan melalui pembahasan lebih lanjut yang akan dimulai dengan pembacaan Nota Keuangan oleh Gubernur Jawa Timur siang ini. Jadi dari total Rp 35,88 T, ada kenaikan Rp 2,88 M difokuskan ke Ponkesdes dan Nakes.

“Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, diharapkan bisa menjadi dasar dan acuan dalam penentuan perubahan prioritas dan plafon P-APBD Jatim TA 2021 yang nantinya meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan P-APBD Jatim TA 2021,” pungkasnya. (lis)