Caption Foto : Kanit PPA Satreskrim Polres Jombang saat konferensi pers

mediapetisi.net – Seorang tukang parkir yang berinisial HRS (36) asal kabupaten Jombang melakukan perbuatan keji yang  tega menyetubuhi dua putri kandungnya karena nafsu melihat bentuk tubuh anaknya yang beranjak dewasa.
Kanit PPA Satreskrim Polres Jombang Ipda Agus Setiyani mengatakan, aksi bejat pelaku dilakukan kepada dua putri kandungnya yang berusia 16 dan 14 tahun. Perbuatan cabul pertama kali dilakukan HRS terhadap putri sulungnya pada tahun 2018 lalu. Saat itu, korban masih duduk di bangku kelas 6 SD. Kemudian pelaku mengulangi perbuatan kejinya pada pertengahan tahun 2021. Kali ini, putri bungsunya yang saat ini duduk di bangku kelas 2 SMP juga menjadi korbannya.
“HRS menyetubuhi gadis berusia 14 tahun itu sebanyak empat kali pada 20-22 Juni dan yang terakhir 14 Agustus 2021. Persetubuhan dilakukan di rumah tersangka di dalam kamar,” terang Agus kepada awak media saat Konferensi pers di Mapolres Jombang. Selasa (31/08/2021)
Lanjut Agus, perkosaan dilakukan oleh tersangka ketika malam hingga dini hari saat istrinya sedang tidur. Pelaku mendatangi putrinya ke kamar dan langsung menyetubuhi anaknya.
“Pelaku mengaku merangsang saat melihat bodi anaknya yang beranjak dewasa dan merasa terangsang saat melihat badan anaknya putih dan montok,” bebernya.
Dalam melakukan aksinya, Pelaku tersebut kerap memberikan ancaman kepada korban. Mulai dari acaman kekerasan hingga kebutuhan sekolah yang akan dihentikan ketika tidak mau melayani nafsu bejat pelaku. Aksi bejat tukang parkir ini terungkap saat menyetubuhi putri bungsunya pada 14 Agustus kemarin. Istrinya mengetahui pelaku keluar dari kamar anaknya dalam kondisi hanya mengenakan sarung. Setelah anaknya ditanya oleh ibunya, mengaku bahwa telah disetubuhi oleh bapaknya, yang kemudian dilaporkan ke Polisi.
“Pelaku kita jerat Pasal 81 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” pungkas Kanit PPA Agus. (lis)