Caption Foto : Bupati Jombang saat sambutan

mediapetisi.net – Rapat koordinasi panitia pelaksana pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Jombang tahun 2019 bersama Bupati Jombang. Bertempat di ruang Bung Tomo kantor pemerintah kabupaten Jombang. Selasa (29/10/2019).

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan rapat koordinasi Panitia pelaksana pilkades mulai dari tingkat desa dan kecamatan, perwakilan dari Polres dan Kodim yang menjelaskan proses pelaksanaan Pilkades nantinya agar mereka faham dalam proses pelaksanaan yang sesuai dengan aturan yang ada dan harus ditaati, serta panitia harus netral. Pemerintah daerah juga telah memberikan surat edaran kepada perusahaan dan instansi pendidikan untuk memberikan dispensasi kepada pemilih untuk dapat menyalurkan hak pilihnya terlebih dahulu.

“Ada satu desa yang terdunda dalam pelaksanaan pilkades dikarenakan Badan Permusyawaratan Desanya (BPD) belum dilantik karena tidak ada unsur perempuan didalamnya yaitu desa Banjardowo. Desa tersebut akan mengikuti pilkades tahap selanjutnya yang dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan masa jabatan dari kepala desa tersebut, setelah masa jabatan tersebut habis akan digantikan oleh penanggung jawab,” ungkapnya.

Menurut Mundjidah, proses kampanye kepala desa sudah dilaksanakan dengan lancar serta visi misinya masing-masing dan diharapkan nantinya kepala desa yang terpilih dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misi yang disampaikan, serta menjadi pemimpin yang dapat memajukan desa dan masyarakatnya dengan inovasi dan pembenahan desa agar lebih baik. Selain itu, semua tahapan yang ada agar dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga kedepan lebih bagus, berkualitas, cerdas dan lebih amanah.

“Jalannya pilkades termasuk suksesnya panitia dan meningkatkan kewaspadaan sesuai tingkat kerawanan yang telah disampaikan oleh perwakilan Kodim dan Polres, sehingga suasana aman, nyaman dan kondusif. Selain itu, panitia juga harus netral dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak memicu masalah. Jombang diharapkan aman dan tentram, serta segala proses pilkades dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal dan aturan yang ditentukan,” harapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala DPMD kabupaten Jombang, Mas’ud menyampaikan bahwa, Pemerintah telah memberikan surat edaran kepada kecamatan untuk diberikan kepada ketua panitia Pilkades diwilayahnya agar memberikan prioritas kepada ASN, Karyawan-karyawati, Mahasiswa, siswa dan santri untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan pilkades serentak karena harus segera kembali ke tempatnya masing-masing. Prioritas tersebut bukan berarti menghilangkan urutan tetapi ada prioritas untuk segera kembali. Ada 21 kecamatan, 791 calon kepala desa, 286 desa dan 1 desa ditunda dalam kegiatan Pilkades serentak tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 November 2019. 

“Hal-hal krusial yang dapat terjadi ketika Pilkades serentak nanti, bahkan antisipasi dan penanganannya. Rapat koordinasi antara pemerintah daerah dan jajaran pengaman yang akan membantu kelancaran Pilkades pada tanggal 31 Oktober 2019 dan akan meninjau secara langsung TPS yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pilkades, pungkasnya. 

Pada kegiatan tersebut dimulai dengan materi langsung dari Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Jombang yang menjelaskan tentang teknis Pilkades 2019, bahkan juga menjadi moderator dan materi dari perwakilan Polres dan Kodim 0814 Jombang. Persiapan pasukan yang akan membantu pengamanan pada saat pelaksanaan Pilkades yang tergabung dalam pasukan OPS mantap praja Arimbi dan satlinmas. Selain itu, ada pula pemaparan tentang website Pilkades serentak di Kabupaten Jombang dari keminfo. (rin)