Caption Foto : Anggota Komisi B DPRD Jombang saat melakukan audensi dengan BEM UNIPDU Jombang

mediapetisi.net – Komisi B DPRD Kabupaten Jombang audensi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pesantran Darul Ulum (UNIPDU) Jombang terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengganti subsidi BBM untuk masyarakat tidak mampu. Bertempat di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Jombang. Kamis (22/9/2022)

Anggota Komisi B Subaidi menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memberatkan rakyat kecil. Menurutnya Bantuan Tunai Langsung (BLT) BBM yang diambil dari Kas Negara meskipun disalurkan tetapi hanyalah sementara. BLT tersebut tidak sebanding dengan dampak jangka panjang yang dirasakan masyarakat kecil.

“Besaran BLT BBM senilai Rp600 dibagikan masyarakat yang terdaftar dalam DTKS yang diberikan dalam dua tahap dalam rentang 4 bulan. Namun yang menjadi permasalahan, BLT itu hanya bersifat sementara. Dana yang diberikan tidak sebanding dengan dampak jangka panjang yang akan timbul,” ungkapnya. 

Selain itu, kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar di saat kondisi ekonomi global tidak menentu akhirnya harus ditanggung oleh masyarakat. Menurutnya, hal ini seharusnya menjadi  tanggung jawab pemerintah dalam mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi, sehingga tidak menyebabkan volume penggunaannya melonjak tajam.

“Adapun masyarakat miskin dan rentan yang merasakan subsidi listrik hanya sekitar 26 persen. Hal ini menunjukkan penyaluran subsidi energi tidak tepat sasaran. Untuk itu, menurutnya pemerintah perlu segera melakukan koreksi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite hanya dijual kepada masyarakat kurang mampu, pelaku ekonomi kecil dan transportasi umum. Selain itu bantuan yang diserahkan tepat sasaran,” terang Subaidi.

Ketua BEM UNIPDU Jombang Rezi Saputra menyampaikan adanya temuan di lapangan kalau bantuan pengganti BBM bersubsidi tersebut ada yang tidak tepat sasaran. Untuk itu BEM UNIPDU Jombang siap kawal distribusi Bansos buat cegah pungli. Selain itu BEM berharap bansos ini dapat meringankan beban masyarakat. Khususnya bansos kepada pelaku transportasi umum yang terimbas kenaikan harga BBM juga masyarakat tidak mampu. 

“Saya minta Pemerintah Pusat dan Daerah untuk pemutakhiran data, Pemerintah Pusat dan Daerah berkolaborasi sehingga bantuan sosial tepat sasaran dan tepat waktu. Kami siap mengawal kebijakan bantuan sosial (bansos) pengganti subsidi BBM untuk masyarakat tak mampu. Kami akan tetap mengawal bagaimana pengalihan subsidi BBM tepat sasaran dan tepat waktu,” tukasnya. (lis)