Caption Foto : Bupati Jombang saat menandatangani komitmen Kabupaten Jombang (ODF) Akhir Tahun 2023.

mediapetisi.net – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan penandatanganan Komitmen Kabupaten Jombang Open Defecation Free (ODF) Akhir Tahun 2023. Penandatanganan diawali oleh Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab, Ketua DPRD Kabupaten Jombang H. Mas’ud Zuremi, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Senen, S.Sos, MSi. Bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang. Senin (6/12/2021)

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab mengatakan bahwa Komitmen bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Karena Pemerintah Pusat telah mentargetkan pembangunan sanitasi yaitu rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 90% dan aman 15%, serta 0% perilaku masyarakat yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka atau biasa disebut dengan istilah Open Defecation Free (ODF).

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka percepatan pencapaian Target Sustainable Development Goal’s (SDG’s) ke 6 (enam), maka diperlukan upaya peningkatan akses sanitasi dasar yang memadai dan merata serta menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka (Open Defecation Free).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendukung Pemerintah Pusat dalam pencapaian target sanitasi dasar yang memadai dan merata melalui implementasi Nawa Bhakti Satya, Bhakti Ke 4 (empat), yaitu Jatim Akses. Melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 658/23106/023.3/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal upaya Percepatan Pencapaian Target Sanitasi Aman dan Layak Tahun 2024, maka diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga ikut berperan dalam mewujudkan hal tersebut.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam mendukung Jatim Sanitasi Aman dan Layak Tahun 2024 diantaranya memberikan dukungan regulasi secara berjenjang mulai tingkat Kabupaten sampai dengan desa di bidang sanitasi dalam rangka pencapaian target akses sanitasi aman dan layak di Kabupaten Jombang. Membangun kolaborasi dan penyadaran masyarakat antar perangkat daerah serta stakeholder sanitasi (Kodim, Asosiasi Profesi, Pihak Swasta, dan Lain-Lain) di Kabupaten Jombang. 

Sehingga Dinas Perumahan dan Permukiman membangun MCK bagi kalangan masyarakat miskin, Dinas Kesehatan melakukan pemicuan dan Desa Mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung Program ODF Tingkat Desa. Optimalisasi dan penguatan peran serta masyarakat yaitu gotong royong atau kerja bakti masal dalam upaya membangun jamban terhadap keluarga yang memiliki akses jamban. Mengoptimalkan peran Puskesmas dalam upaya membantu menciptakan Desa/Kelurahan ODF.

“Selain itu, meningkatkan jumlah Desa / Kelurahan / Kecamatan yang terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan atau sudah ODF (Open Defecation Free) menjadi sadar perilaku hyglene dan sanitasi secara total. Mengoptimalkan peran Pokja PPAS / AMPL / PKP di Kabupaten / Kota serta mensinergikan semua stakeholder dan program terkait wilayah masing-masing dalam rangka pencapaian target. Selanjutnya melaksanakan pelaporan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) melalui Website https : monev.stbm.kemenkes.go.id.,” tandas Bupati.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Jombang Danang Praptoko, ST, MT, menyampaikan bahwa Jombang harus ODF terlebih dahulu guna mendukung terwujudnya Jatim Sanitasi Aman dan Layak Tahun 2024. ODF atau Stop BAB Sembarangan (SBS) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak BAB sembarangan. Untuk itu, ODF merupakan desa yang 100% masyarakatnya telah BAB di jamban sehat, yaitu mencapai perubahan perilaku kolektif terkait pilar 1 dari 5 pilar STBM.

“Sedangkan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat Di Kabupaten Jombang wilayah yang masih belum ODF ada 16 Kecamatan kalau dihitung sekitar 22 ribu KK (Kepala Keluarga). Untuk itu mari semua bekerjasama mewujudkan ODF di kabupaten Jombang,” pungkasnya. (lis)