Caption Foto : Gubernur Khofifah bersama Mendagri, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Presdir PT. Mavic Media, Bupati/Walikota se-Jatim serta Ka. OPD lingkungan Pemprov Jatim terkait 

mediapetisi.net – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginginkan seluruh Kabupaten/Kota di Jatim bertransformasi menjadi smart city. Untuk itu Khofifah mengajak bupati/walikota se Jawa Timur untuk melakukan berbagai inovasi dan terobosan untuk mempercepat terwujudnya smart city.

“Smart city tidak hanya sekedar digitalisasi fasilitas atau pelayanan publik, namun juga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi seluruh warga dengan baik,” ungkap Khofifah dalam acara Integrated Technology Hybrid Event yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri di Ballroom Grand City, Surabaya. Rabu (1/12/2021)

Khofifah mengatakan, untuk mewujudkan smart city perlu upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas yang ada. Karenanya, dibutuhkan kajian menyeluruh agar konsep smart city di Jatim sesuai dengan keunggulan, potensi, dan tantangan khas daerahnya masing-masing.

“Jatim harus bisa memanfaatkan seiring dengan era Society 5.0 ini dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk membangunan infrastruktur smart city,” ucapnya.

Khofifah juga memaparkan tingkat Financial Inclusion di Jatim tahun 2021 yang telah mencapai angka 92%. Financial inclusion sendiri bertujuan mendorong masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dalam mendapatkan kredit usaha untuk memiliki akses ke sistem keuangan formal. Bedasarkan data tersebut, tahun ini Jatim telah berhasil melampaui target Financial Inclusion secara nasional yakni pada tahun 2024 adalah 90%.

Menurut Khofifah, acara Integrated Technology Hybrid Event ini menjadi sebuah kesempatan baik untuk kabupaten/kota di Jatim untuk terus melakukan improvement, melakukan inovasi dan terus memadukan dari seluruh kinerja yang dilakukan oleh Bupati/Walikota se Jatim maupun dengan pihak lain. Konsepsi smart city menurut Gubernur Khofifah telah diupayakan oleh Pemprov Jatim antara lain melalui smart people, smart governance, smart mobility, smart economy. “Siap Dukung Program Kemendagri Realisasikan ACSN”

Khofifah menyampaikan selamat atas ditunjuknya Kementerian Dalam Negeri sebagai National Representative dalam ASEAN Smart Cities Network (ASCN). Gubernur Khofifah bersama seluruh Bupati/Walikota di Jatim menyatakan siap mendukung dan menyukseskan program Kemendagri.

“Sedangkan pembuatan ekosistem yang menunjang kesejahteraan masyarakat seperti Green economy, green infrastructure, green financial harus terus menerus dilakukan. Agar nantinya, proses perubahan lebih baik bisa dilakukan secara cerdas dan terintegrasi. Format yang terus memberikan kesempatan kita untuk melakukan update dari hari ke hari dan upgrade dari hari ke harinya,” paparnya

Menurutnya, banyak masyarakat yang kini telah beradaptasi dengan sistem atau IT yang telah diterapkan oleh pemerintah. Misalnya retribusi pasar di Jatim sudah sangat banyak yang menggunakan QRIS. Ini juga menjadi arti bahwa proses keterpaduan untuk membangun kota yang cerdas sudah pada jalan yang tepat (on the right track).

“Jelang Presidensi G20 tahun 2022 mendatang, sudah selaras dengan salah satu isunya yakni Pembangunan Smart City. Ini merupakan sebuah acara yang akan mendukung dan memberikan pemahaman lebih jauh terkait penerapan Smart City yang terintregasi dimana sesuai dengan salah satu isu Presidensi G20 mendatang,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa ITE Hybrid Event 2021 merupakan sebuah alarm, bagi kita semua untuk segera melakukan transformasi digital menuju Smart City.  Maksud dari penyelenggaran ITE 2021 ini adalah sebagai _wakeup call_ dalam mendorong terselenggaranya smart city.

Tito melihat betapa keagungan teknologi saat ini mampu memunculkan konsep smart city untuk mengoleh sebuah perkotaan. Konsep IT dan Komunikasi tersebut kini dimanfaatkan oleh kota-kota besar termasuk juga negara besar dalam mengelola wilayahnya. Sehingga saat ini Kemendagri sudah meluncurkan pengurusan KTP yang terintegrasi di seluruh Indonesia. Jadi, jika ada masyarakat yang KTP-nya domisili di Jakarta dan saat ini tinggal di Papua, sudah bisa mengurus disana. Hanya perlu sidik jari.

Guna mendukung pertumbuhan smart city di Indonesia, Tito menyebutkan perlu adanya perubahan-perubahan yang dilakukan. “Misalnya untuk merubah mindset masyarakat dari yang biasanya bekerja biasa-biasa aja perlu dilakukan transformasi. Smart City juga sangat mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan mempermudah pengambilan keputusan.

“Butuh juga merubah mindset pimpinan/pejabat daerah, memberikan kesadaran pentingnya IT. Sehingga butuh adanya pelatihan atau seminar yang diperlukan. Mendorong database bersifat nasional, artificial intelegent untuk memproses dan memprediksi serta digitalisasi anggaran. Saya rasa ini bisa mendorong kita untuk jadi Smart City,” pungkas Tito. (hms/lis)