Caption Foto : Bupati Jombang saat membuka sosialisasi cukai

mediapetisi.net – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Bagian Perekonomian melaksanakan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dibuka oleh Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab. Sebagai nara sumber diantaranya Wakil Bupati Jombang, Ketua DPRD dan Kepala Bea Cukai Kediri. Diikuti Forpimcam dan Tiga Pilar Desa dari Kecamatan Mojoagung, Ngoro dan Gudo. Bertempat di Hotel Fatma Jombang. Selasa (23/11/2021)

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan terima kasih kepada Bea Cukai Kediri dan Bagian Perekonomian Setdakab Jombang yang telah menggelar sosialisasi cukai tersebut. Terima kasih juga kepada para peserta yang kebetulan dari Forkopimcam dan Tiga Pilar Desa dari Kecamatan Mojoagung, Ngoro dan Gudo mereka semua telah membantu menangani penyebaran Covid-19. Saat ini, kabupaten Jombang sudah masuk PPKM level 1 karena Jombangvaksinasi umum dosis 1 sudah sampai 79 % tetapi untuk dosis 2 masih dibawah 60 % sedangkan untuk vaksinasi lansia dosis mencapai 60 %.

“Dengan adanya sosialisasi cukai ini saya mendukung dengan baik karena sosialisasi peraturan terkait cukai agar dipahami. Untuk itu, harus terus dilakukan salah satunya dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa memperluas dan meningkatkan pembangunan khususnya di daerah Kabupaten Jombang,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Sumrambah sebagai nara sumber menyampaikan Pemerintah kabupaten Jombang bersama Bea Cukai Kediri mendukung berbagai program salah satunya sosialisasi tentang gempur rokok. Sedangkan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Jombang sebesar 48 Milyar yang digunakan untuk sektor kesehatan 25%, penegakan hukum 25 %, dan kesejahteraan petani maupun pekerja di sektor industri hasil tembakau 50%.

Terimakasih dan apresiasi kepada kepala bagian perekonomian, yang telah menyelenggarakan sosialisasi cukai secara bertahap dimana sekali pertemuan diikuti 3 kecamatan. Setelah mengikuti sosialisasi diharapkan 3 pilar desa dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peredaran rokok ilegal terutama dalam hal pengawasan.

“Di Kabupaten Jombang pada tahun 2020 untuk dana bagi hasil cukai yang digunakan pemerintah kabupaten Jombang sebesar 43 Miliar yang berasal dari pajak cukai untuk peningkatan kualitas tembakau dan petani. Dii utara berantas dan kecamatan bareng dimana daerah tersebut penghasil tembakau diberikan beberapa program dan fasilitas pertanian,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, nara sumber Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Sunaryo menjelaskan, Gempur Rokok Ilegal melalui Layanan informasi Bea Cukai Kediri telepon/SMS/WhatsApp dengan nomor 0813 3567 2009. Dasar hukum kepabeanan dan cukai berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai dan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

“Selain mensosialisasikan tentang rokok ilegal, kami juga membekali masyarakat tentang cara identifikasi rokok elektrik/vape ilegal, mengingat tren rokok elektrik semakin tinggi dikalangan masyarakat saat ini. Perlu diketahui untuk liquid rokok elektrik yang memiliki kandungan nikotin wajib dilekati pita cukai, sedangkan untuk liquid yang tidak memiliki kandungan nikotin/kadar nol tidak wajib dilekati pita cukai. Kami berharap masyarakat memahami ketentuan di bidang cukai sehingga kami dapat mewujudkan optimalisasi penerimaan negara di bidang cukai dan memberantas rokok ilegal yang membahayakan kesehatan masyarakat dan merugikan industri rokok yang telah mematuhi aturan,” jelasnya.

Sedangkan modus pelanggaran yang berhasil ditindak adalah rokok yang dilekati pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai yang bukan haknya (personalisasi), atau ada juga rokok yang tanpa dilekati pita cukai (rokok polos). Ke depan, bea cukai menyatakan siap berkoordinasi dengan instansi lain untuk lebih mengerem peredaran rokok ilegal agar tidak lebih meluas.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah kabupaten Jombang yang sudah melakukan penyuluhan bagian perekonomian, yang tentunya masyarakat akan semakin paham serta semakin peduli bahwa kita sama sama perangi rokok ilegal. Terima kasih juga atas partisipasi  semua pihak sehingga dengan seperti itu akan bisa mengoptimalkan karena tujuan sosialisasi cukai itu dari aspek penerima optimal dan aspek pengendalian optimal,” ujar Sunaryo.

Dalam laporannya Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Aminatur Rokhiyah menyampaikan sosialisasi tersebut sebagai upaya pencegahan peredaran produk tembakau ilegal atau tidak bercukai asli sehingga berdampak mengurangi kebocoran cukai dari hasil tembakau. Selain itu, untuk untuk memberikan wawasan atau edukasi kepada masyarakat agar menggunakan produk yang memiliki legalitas. Sosialisasi cukai kali ini diikuti Forpimcam dan Tiga Pilar Desa dari Kecamatan Mojoagung, Ngoro dan Gudo. 

“Sedangkan Barang Kena Cukai (BKC) merupakan barang tertentu karena mempunyai sifat konsumsi yang perlu dikendalikan peredarannya, diawasi pemakaiannya dan mempunyai dampak negatif pada masyarakat atau lingkungan hidup atau barang yang perlu dikenakan pungutan. Contoh, etil/etanol alkohol, minuman mengandung etil alkohol, hasil tembakau seperti rokok (sigaret) cerutu, rokok daun dan tembakau iris,” pungkasnya. (lis)