Caption Foto : Suasana Rakor PPID di Pemkab Jombang

mediapetisi.net – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jombang menggelar Rakor dan Optimalisasi Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Pemkab Jombang dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Budi Winarno. Dihadiri H. Djoko Tetuko Abd. Latif MSi, Konsultan PPID Pemprov Jatim sebagai narasumber serta diikuti oleh para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dari seluruh OPD dan Kecamatan di Kabupaten Jombang. Bertempat di Ruang Soero Adiningrat I, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Kamis (18/11/2021)

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Budi Winarno menyampaikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), secara tegas memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya, kebijakan yang dihasilkan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk kondisi keuangan dan penggunaan anggaran. Dengan kata lain, publik memiliki hak atas informasi dari badan publik.

“Kalau ada permohonan informasi, PPID-lah yang menjadi garda terdepan menanganinya agar tidak menimbulkan sengketa Informasi Publik. Dalam era transparansi saat ini, kehadiran PPID menjadi strategis dan mutlak. Terutama untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana,” terangnya.

Menurut Budi,  tugas dan fungsi PPID sangatlah penting dalam membantu dan memudahkan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. PPID harus bisa mengklasifikasikan informasi, karena informasi bisa disebarluaskan atau dirahasiakan dengan baik jika ada pejabat yang memiliki kemampuan dalam hal penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi.

“Sikap kehati-hatian dan kewaspadaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat harus tetap diperhatikan, mengingat ada sebagian informasi yang bersifat rahasia dan dilindungi Undang – Undang,” ungkapnya.

Budi berharap, rakor sekaligus sebagai upaya optimalisasi peran pejabat PPID di lingkup Pemkab Jombang ini dapat menjadi media berdiskusi, sharing  informasi, menyatukan ide dan gagasan dalam rangka mengklasifikasikan informasi baik itu informasi publik atau informasi yang dikecualikan/ rahasia. “Manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada narasumber hal hal yang perlu dipahami dan peelu dikomunikasikan,” tandasnya.

Sementara itu, Djoko Tetuko Abd Latif, M.Si, Konsultan/Tenaga Ahli PPID Pemprov Jatim yang juga Praktisi Keterbukaan Informasi Publik menyampaikan secara detail Fokus Pelayanan Informasi Publik. Dipaparkannya dengan detil mulai dari Dasar Hukum, Struktur Organisasi, Penguatan Administrasi, Tugas Tanggung Jawab PPID, Kewenangan juga Mekanisme Permohonan hingga Persyaratan Pemohon, Jenis jenis Informasi Publik, Bagaimana koordinasi pembantu dan utama. peserta juga Respon peserta sangat positif, dalam kegiatan tersebut. Antara narasumber dan peserta terjadi komunikasi yang sangat efektif. (lis)