Caption Foto : Suasana hearing Komisi D bersama Kades se-kecamatan Diwek di ruang paripurna

mediapetisi.net – Hearing Komisi D DPRD Jombang bersama Kepala Desa Se-Kecamatan Diwek terkait atas dugaan tudingan dobel anggaran rumah sehat Isolasi Terpusat (Isoter) yang berada di SMP Negeri 1 Diwek dan adanya unggahan di media sosial atau Facebook oleh salah satu anggota DPRD Jombang, dari Komisi D, atas nama Facebook Mustofa Masyhur. Dihadiri Asisten 1, Kepala Dinkes, Kepala DPMD dan Kepala BPBD. Bertempat di ruang Paripurna DPRD Jombang. Selasa (31/8/2021)
Kades Ngudirejo Lantarno mengatakan, apa yang diiduga oleh salah satu anggota DPRD Jombang tersebut tidak benar. Dia menilai dewan ini kurang memahami terkait anggaran yang dipakai untuk penanganan Covid-19 karena selama ini anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) yang akan dikucurkan setiap kecamatan sebesar Rp 104 Juta memang belum turun. Sedangkan untuk menangani pasien Covid-19 di Rumah Isoter, semua kepala desa di kecamatan Diwek patungan Rp 2 Juta.

“Kami keberaran tuduhan dobel anggaran soal isoter, kami di desa sangat hati-hati dengan anggaran. BTT belum turun sama sekali, sedangkan kami sudah rawat pasien sejak bulan Juni,” terangnya.

Sedangkan elama anggaran belum turun, kepala desa sepakat penganggaran Isoter melalui Dana Desa (DD) maupun ADD (Alokasi Dana Desa). Kalau BTT cair akan memiliki fungsi masing-masing sehingga tidak akan terjadi dobel anggaran. Selain itu, BTT tidak akan mampu mengcover kebutuhan penanganan Covid-19 di Rumah Isoter sehingga penganggaran dari APBDes akan tetap diperlukan.

“Untuk anggaran BTT dipergunakan untuk honornkarena anggaran BTT dipergunakan untuk Isoter, tidak akan mencukupi karena sudah diatur, ini dari DD, ini dari ADD dan BTT dan ini yang sudah dianggarkan dari Puskesmas,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi D DPRD Jombang Erna Kuswati mengatakan, pihaknya tidak mengetahui kalau BTT belum cair. Selain itu, pihaknya tidak untuk mencari kesalahan saat melakukan sidak di Isoter maupun melakukan unggahan tulisan di media sosial. Karena dengan temuannya tersebut, pihaknya ingin rumah sehat yang ada di Kecamatan berjalan dengan semestinya.

“Kami tidak mencari kesalahan, kami ingin Rumah Sehat berjalan dan dikelola dengan baik supaya pasien bisa dapat pelayanan dengan baik. Terkait dobel anggaran kita tahunya BTT belum cair, kita tidak tahu kalau BTT belum cair, anggaran BTT nantinya bisa RAB dan RKD tidak akan saling tumpang tindih, Insya Allah tidak ada lagi salah paham,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang Abdul Wahab mengatakan kalau mendapatkan pencairan dari Kas Daerah pada tanggal 24 Agustus 2021. Kemudian, pihaknya mentrasfer ke setiap kecamatan untuk rumah sehat setelah pihak kecamatan melengkapi persyaratan yang ditetapkan.

“Rumah sehat di 21 Kecamatan se-Kabupaten Jombang, mendapat kucuran dana BTT (Belanja Tidak Terduga) Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jombang. Sedangkan dari 21 kecamatan, hanya kecamatan Jombang yang mendapatkan dana tertinggi, yakni sebesar Rp 270 Juta-an tetapi 20 kecamatan masing – masing mendapatkan dana BTT sebesar Rp 104.152.000,” pungkasnya. (lis)