Caption Foto : Suasana hearing Komisi D dengan Dinkes

mediapetisi.net – Komisi D DPRD Kabupaten Jombang menggelar hearing bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Asisten 1, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Camat Bandar Kedungmulyo serta Kepala Desa Se-Kecamatan Bandar Kedungmulyo  terkait insiden penyegelan Puskesmas Bandar kedungmulyo oleh Kepala Desa Bandar Kedungmulyo. Bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Jombang. Rabu(18/8/2021)

Ketua Komisi D Erna Kuswati menyampaikan, Komisi D DPRD Kabupaten Jombang baru bisa melakukan hearing terkait insiden penyegelan Puskesmas Bandar Kedungmulyo oleh Kepala Desa Bandar Kedungmulyo. 

“Insiden penyegelan Puskesmas Bandar Kedungmulyo merupakan suatu miskomunikasi antara pihak Puskesmas Bandar Kedungmulyo dengan Pemerintahan Desa, di sebabkan oleh kurangnya kordinasi antar kedua belah pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Bandar Kedungmulyo Mahmudi menyampaikan, Peristiwa di tutupnya Puskesmas bukan karena bermasalah dengan Puskesmas, juga bukan dengan Rumah Sehat. Insiden ini murni miskomunikasi antara Kepala Desa dengan Kepala Puskesmas.

“Insiden Penutupan Puskesmas merupakan kesepakatan dari seluruh Kepala Desa yang ada di Kecanatan Bandar Kedungmulyo. Penutupan tersebut tidak menutup pelayanan karena di Puskesmas terdapat 3 pintu, penutupan tersebut hanyalah sebuah simbol untuk meminta perhatian Pemerintah Kabupaten Jombang,” ungkapnya.

Insiden ini merupakan puncak kekesalan ketidak harmonisan antara Kepala Desa dengan Kepala Puskesmas. Sejak terjadi bencana banjir di Kecamatan Bandar Kedungmulyo miskomunikasi sudah dimulai. Bahkan Kepala Desa sudah mengajukan kepada Bupati melalui lisan maupun tulisan supaya Kepala Puskesmas diganti dengan Kepala Puskesmas yang bisa berkordinasi dengan Kepala Desa. Sebenarnya upaya komunikasi sudah dilakukan oleh pihak Kepala Desa kepada Kepala Puskesmas sejak dimulainya PPKM, bahkan setiap hari Rabu selalu di undang untuk rapat kordinasi.

“Ketika insiden penutupan Puskesmas tersebut Pelayanan Kesehatan juga masih terus berlangsung. Selisih beberapa jam ketika Sekertaris Daerah Kabupaten Jombang turun meninjau ke lokasi dan memerintahkan untuk di buka, segera dibuka kembali,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Bandar Kedungmulyo Zainal Arifin yang melakukan penutupan Puskesmas Bandar kedungmulyo juga menyampaikan bahwa dirinya mulai tahun 2015 sudah menjadi perangkat desa dan tidak pernah ada permasalahan dengan Kepala Puskesmas yang sebelum-sebelumnya,

“Saya selalu berkordinasi untuk membantu masyarakat, pihak desa juga tidak segan-segan untuk membantu. Bahkan Desa juga memberikan hibah tanah seluas 3.000 meter kepada Puskesmas supaya fasilitas kesehatan lebih memadai seperti adanya rawat inap, sehingga masyarakat Kabupaten Jombang bagian barat tidak perlu jauh-jauh ke Jombang jika memerlukan fasilitas kesehatan rawat inap biasa. Apa kebutuhan dari Puskesmas yang bisa diberikan oleh pihak desa akan diberi, supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan maksimal. Padahal dana desa belum cair, dana yang dipakai adalah dana iuran kepala desa setiap melakukan pertemuan hari Rabu,” terangnya.

Tenda untuk pelayanan vaksinasi di Puskesmas merupakan tenda dari desa, jika Pemerintah desa tidak sayang dengan pihak Puskesmas tidak mungkin akan di fasilitas. Pemerintahan desa hanya ingin melindungi masyarakat serta bagaimana caranya supaya Dinas Kesehatan, Forkopimcam dan pihak desa bisa berkolaborasi bersama menanggulangi covid. 

“Kepala Puskesmas yang sebelum-sebelumnya saya telepon jam berapa saja selalu diangkat walaupun tengah malam, karena tau kalau ini merupakan urgen. Sedangkan Kepala Puskesmas yang sekarang sore saya telepon sampai 3x tidak diangkat,” pungkas Zaenal. (azl)