Caption Foto : Suasana Rapat Paripurna DPRD Jombang

mediapetisi.net – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang Jawaban Bupati Jombang Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jombang dalam rangka pembahasan Raperda Kabupaten Jombang Tahun 2021 dipimpin oleh Ketua DPRD H. Mas’ud Zuremi. Dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekda, Staf Ahli, Asisten dan Kepala OPD. Bertempat di Ruang Paripurna DPRD Jombang. Rabu (18/8/2021)

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan terkait Raperda kabupaten Jombang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Jombang Tahun 2021 – 2024 masukan dari Fraksi – fraksi berkaitan dengan kajian zona kawasan. Dasar penentuan lokasi zona kawasan pada hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dilaksanakan pada Tahun 2018 dan sudah mendapatkan validasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan pengembangan kawasan industri terbagi 2 diantaranya rencana kawasan industri (RKI) yang merupakan rencana kawasan real estate untuk mengakomodasi industri dalam satu kawasan yang dikelola oleh satu perusahaan dan kawasan peruntukan industri (KPI) yang merupakan rencana pengembangan kegiatan industri, baik kecil, sedang maupun besar yang dikelola oleh masing-masing pengembang dan tidak tergabung dalam satu kawasan/hamparan.

Terkait Izin Pemanfaatan Ruang (KKPR) telah diterbitkan sebelum Raperda ini telah sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang pada peraturan daerah RTRW yang berlaku pada saat itu. Sedangkan proses penyusunan Raperda Revisi RTRW sejauh ini memperhatikan izin-izin yang telah diterbitkan sehingga tidak diperlukan penyesuaian izin pemanfaatan ruang pada izin-izin yang telah diterbitkan.

“Sedangkan pergeseran kawasan industri yang mengarah ke kawasan selatan sungai brantas tidak akan mengancam potensi ketahanan pangan di kabupaten Jombang dikarenakan dasar penetapan pengembangan kawasan industri sudah mempertimbangkan hasil yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tentang idnetifikasi rencana penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan,” jelasnya.

Terkait Raperda kabupaten Jombang tentang pengelolaan barang milik daerah, menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi Bupati Jombang mengatakan sistem untuk menindaklanjuti pelaksanaan peraturan daerah pengelolaan barang milik daerah diantaranya dengan aturan teknis yang akan dituangkan dalam peraturan Bupati dan dibuat sebuah sistem operasional prosedur pengelolaan barang milik daerah sebagai upaya optimalisasi sumberdaya aset daerah yang dimiliki.

Sedangkan standart penyelesaian sengketa/perselisihan dengan pihak lain atas aset daerah, secara garis besar telah dituangkan dalam Raperda pada bab pengaman barang milik daerah dan selanjutnya akan dituangkan dalam peraturan Bupati tentang standart pengaman dan penyelesaian sengketa aset daerah. Untuk itu, penatausahaan barang milik daerah kabupaten Jombang sudah menggunakan aplikasi sistem informasi barang milik daerah (Simda BMD) dengan pendampingan dari Tenaga Ahli dan Tim BPKP sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah dapat diwujudkan.

Untuk proyeksi pendapatan dan pemanfaatan aset daerah setiap tahun yang bersumber dari 8 perangkat daerah pada tahun 2021 sebesar Rp. 6.820.881.592,-. Terkait aset yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan, berapa luasan yang telah bersertifikat dan sisa yang perlu diselesaikan legalitasnya serta kemampuan setor untuk PAD TA 2020 dan 2021 nihil. Untuk perkiraan setoran ke PAD tahun 2021 yang dibayarkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 30.955.000,-. 

Sedangkan pentingnya pengamanan aset daerah membuat pemerintah kabupatrn Jombang fokus dalam menyiapkan format terbaik terkait pengamanan aset yang salah satunya dengan dikeluarkan keputusan Bupati Jombang tentang tim penyelamatan aset daerah yang di dalam keanggotaan tim terdapat perwakilan dari unsur OPD terkait serta aparat penegak hukum sebagai pendamping apabila terjadi permasalahan hukum yang muncul terkait aset. Selain itu, dukungan anggaran diberikan sebagai bagian dari operasional prngamanan dengan anggaran sebesar Rp. 467.678.300,- untuk kegiatan pengamanan barang milik daerah yang diharapkan pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal, pungkasnya. (lis)