Konferensi Pers Bupati Jombang Terkait Penanganan Covid-19

Caption Foto : Bupati Jombang saat konferensi pers 

mediapetisi.net – Pemerintah Kabupaten Jombang, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim 0814, Kajari, Satgas Covid 19 Kabupaten Jombang didampingi tokoh Agama, tokoh masyarakat, Ormas, dan Organisasi Pemuda menyampaikan perkembangan Penanganan Covid19 pada PPKM Level 4, di Pendopo Kabupaten Jombang. Senin (26/7/2021).

Pemerintah Kabupaten Jombang mendukung program Pemerintah Pusat untuk menekan laju penyebaran Covid-19, utamanya di Kabupaten Jombang sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, mengamanatkan Pemberlakukan PPKM Level 4 yakni adanya pembatasan kegiatan baik pada sektor kritikal, esensial dan non esensial, membatasi mobilitas masyarakat untuk menekan penularan dan penyebaran Covid-19, meningkatkan tracing dan testing terhadap yang bergejala maupun memiliki kontak erat, melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap masyarakat yang menjalani Isoman.

“Terkait perkembangan kondisi Covid-19 di Kabupaten Jombang selama pelaksanaan PPKM Level 4 bahwa tingkat mobilitas masyarakat berkurang hingga 20% atau Zona Kuning, angka terkonfirmasi Covid-19 tinggi karena semakin masifnya testing khususnya Swab Antigen guna mengetahui tracing terhadap yang bergejala maupun yang memiliki kontak erat,” jelas Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab.

Sedangkan data yang sedang menjalani isoman sebanyak 1.194 orang. Dirawat di Rumah Sakit sebanyak 713 orang yang tersebar di 2 Rumah Sakit Umum Daerah dan 11 Rumah Sakit Swasta. Adanya Tren kenaikan angka Kesembuhan untuk setiap harinya dengan tingkat prosentase sebesar 66,20%, angka kasus meninggal masih Fluktuatif, yaitu sebagian besar Kematian terjadi pada Pasien yang belum di Vaksin yaitu 880 Orang atau 94,6%, kematian banyak terjadi pada kelompok dewasa yaitu 552 orang Atau 59,4% dan Lansia sebanyak 373 orang atau 40,1% dan Balita 1%, sebagian pasien yang meninggal sudah mendapatkan oksigen dan obat khusus.

Langkah – langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama Jajaran TNI/Polri serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yakni melakukan Sosialisasi dan Edukasi tentang Covid-19 bersama Tiga Pilar serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap masyarakat yang melakukan Isolasi Mandiri. Menyiapkan “Rumah Sehat” bagi masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 dengan Kondisi Tanpa Gejala (OTG) maupun dengan gejala Ringan Di 23 SMP Negeri dan 1 di Sekolah Dasar yang tersebar di 21 Kecamatan, dengan Kapasitas 120 Ruangan dan 438 tempat tidur. 

Selain itu, menambah ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit Covid-19 (BOR) sebanyak 290 tempat tidur dan 23 tempat tidur ICU. Melakukan rekrutmen Tenaga Kesehatan sebanyak 21 orang dari Sekolah Kesehatan yang ada di Kabupaten Jombang. Memberikan Bantuan Sosial kepada warga yang melaksanakan Isoman. Memberikan Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat kepada masyarakat yang terdampak, baik yang dilakukan oleh TNI/Polri maupun Pemerintah Daerah. Mengoptimalkan peran Tiga Pilar yang ada di Desa untuk membantu memberikan Pengawasan di Lokasi Rumah Sehat,” terang Bupati Mundjidah.

Bupati juga menyebut Rumah Sehat yang disiapkan di 23 gedung SMP dan 1 SD sudah mulai terisi, sudah ada yang melakukan isolasi terpusat yaitu di Kecamatan Mojoagung terisi 2 orang, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Jombang 1 orang dan Kecamatan Ngusikan 1 orang. Terkait alokasi Anggaran dan penyerapannya untuk penanganan Covid19 serta memberikan kesempatan tanya jawab kepada pers.

Alokasi APBD 2021 untuk Kegiatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Jombang diantaranya bidang Kesehatan Rp 139.063.909.039 terealisasi 28,13 %, bidang kesehatan digunakan untuk obat – obatan, sarana prasarana kesehatan serta insentif tenaga kesehatan. Bidang sosial/jaring pengaman sosial Rp 6.106.950 realisasinya 29,3 %. Alokasi bantuan sosial baik dari APBD dalam bentuk uang dan barang maupun bantuan dari Pemerintah Pusat ( PKH, BST, BPNT ) Total Sebesar Rp 100.803.717.000 terdiri dari bansos berupa uang (APBD) sebesar Rp 5.042.000.000 untuk 16.232 orang dan 27 Lembaga. Bansos berupa barang (APBD) sebesar Rp 1.738.150.00 untuk 12.900 orang, bantuan dari pemerintah Pusat (PKH, BST, BPN ) sebesar Rp.94.023.567.000 untuk 230.542 penerima.

“Terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 telah dilanjutkan 26 Juli s.d. 2 Agustus 2021, dengan beberapa penyesuaian dalam penerapannya, sebagaimana disebutkan oleh Presiden RI,” pungkas Bupati Mundjidah. (lis)