Caption Foto : Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Budi Winarno saat ditemui di kantornya

mediapetisi.net – Pemerintah Kabupaten Jombang telah memberlakukan PPKM darurat  mulai tanggal 3 – 20 Juli 2021 kasus Covid-19 semakin melonjak. Berdampingan dengan itu ada penyebaran varian baru virus Corona sehingga Kamis (1/7/2021) Presiden Joko Widodo memaparkan keputusan mengenai kebijakan PPKM darurat Jawa-Bali mulai tanggal 3 – 20 Juli 2021.

“PPKM darurat tersebut diterapkan pada 48 kabupaten/kota yang mencatatkan nilai asesmen 4 dan di 74 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di wilayah Jawa-Bali salah satunya adalah Kabupaten Jombang,” terang Budi Winarno Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang saat ditemui di kantornya. Senin (5/7/2021)

Menurut Budi, Kabupaten Jombang memberlakukan PPKM darurat mulai tanggal 3 – 20 Juli 2021 sesuai dengan surat edaran Bupati Jombang No : 100/415/415.10.1.3/2021. Pada tanggal 2 Juli 2021 dalam surat edaran tersebut terdapat aturan – aturan diantaranya kegiatan belajar mengajar wajib online atau daring, perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial wajib 100 persen menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

“Sedangkan sektor esensial atau sektor kritikal boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO) 25% dengan protokol kesehatan ketat. Sektor esensial yang dimaksud meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina Covid-19, serta industri orientasi ekspor dan sektor kritikal, WFO boleh dilakukan 100 persen dengan protokol kesehatan ketat,” jelasnya. 

Sementara itu, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen, akan tetapi apotek dan toko obat dibolehkan buka selama 24 jam.

Kegiatan di pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara. Kegiatan makan atau minum ditempat umum hanya boleh menyediakan layanan antar (delivery) dan take away atau bungkus, dan kegiatan konstruksi di tempat konstruksi dan lokasi proyek boleh beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat.

“Tidak hanya itu, tempat ibadah seperti Masjid, Mushala, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah dan fasilitas umum yang meliputi area publik, taman umum, tempat wisata, atau area publik lainnya ditutup sementara. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial) yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara,” tegas Budi. 

Sedangkan resepsi pernikahan maksimal dihadiri 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya boleh dalam tempat tertutup untuk dibawa pulang.

“Untuk kegiatan perjalanan domestik dengan moda transportasi jarak jauh pun harus menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin dosis 1 dan PCR H-2 untuk pesawat dan antigen H-1 untuk moda transportasi lainnya serta tetap memakai masker saat kegiatan di luar rumah dan lebih baik menggunakan masker dobel karena penggunaan face shield tidak diizinkan,” pungkas Budi. (lis)