Caption Foto : Kapolres dan Dandim 0814 Jombang saat melakukan sosialisasi

mediapetisi.net – Sosialisasi dan audiensi Kapolres dan Dandim 0814 Jombang kepada Kepala Desa dan Lurah se Kecamatan Jombang tentang peran serta menjaga Kamtibmas serta pemeran PPKM di masa pandemi. Dihadiri Kasat Reskrim dan Kasi Propam Polres Jombang, Camat Jombang serta Kepala Desa/Lurah se Kecamatan Jombang. Senin (5/7/2021)

Kapolres Jombang AKBP Agung Setyo Nugroho SIK. MH menyampaikan bahwa saat ini isu dalam negeri terkait Covid-19 Indonesia nomer 3 dunia dan setiap hari mengalami penambahan yang signifikan. Pengaruh tingkat dunia terkait covid di wilayah kabupaten Jombang dengan penambahan kamar tidur pasien Covid yang ada di Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Jombang dan oksigen saat ini sangat langka.

Untuk itu, penyatuan persepsi kepala desa maupun lurah di kecamatan Jombang , agar dapat menerapkan PPKM Darurat di daerahnya masing – masing supaya tidak ada keragu -raguan karena 3 pilar Desa berperan aktif sebagai ujung tombak pencegahan Covid – 19. Karena Kabupaten Jombang terdapat 381 orang positif covid dan di Jawa Timur peringkat 6.

“Tidak hanya itu, pemberlakuan penyekatan di jalur protokol yang ada di kabupaten Jombang kita laksanakan karena merupakan pusat keramaian sehingga kita perlu adanya dukungan dari kepala desa. Kepala Desa maupun Lurah merupakan ujung tombak, untuk itu harus bersama – sama mengetahui tugas masing – masing bahwa PPKM darurat ini kita laksanakan mulai tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 sehingga dapat menekan penyebaran Covid-19,” terang Kapolres Agung.

Sementara itu, Dandim 0814 Jombang Letkol Inf Triyono, SE menyampaikan dalam pelaksanaan PPKM darurat ujung tombak adalah desa dan apabila merasa ragu/takut terkait penanganan covid tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Dalam pelaksanaan tugas 3 pilar yang ada di desa ada 3 (tiga) hal utama penanganan Covid-19 diantaranya sosialisasi, edukasi dan evaluasi.

“Untuk itu, pelaksanaan pencegahan wabah Covid-19 tidak boleh ragu dan takut. Selain itu, perlu upaya penindakan yang tegas berupa pemberian sanksi terkait dengan kebijakan pemerintah. Perlu kiranya dilakukan komunikasi terlebih dahulu dengan tingkat yang ada dibawah dalam hal ini yaitu kades beserta perangkat Desa terkait dengan isoalsi mandiri. Pihak desa untuk selalu update setiap hari dan melakukan pengawasan kepada pasien terkonfrim Covid-19 yang melaksanakan isolasi mandiri,” pungkasnya. (lis)