Caption Foto : Ketua Fraksi PDI Perjuangan saat ditemui di kantor DPC PDI Perjuangan Jombang

mediapetisi.net – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jombang merasa geram, karena Pemerintah Kabupaten Jombang dianggap tidak memprioritaskan pembangunan yang ada di desa.

Ketua Fraksi PDI perjuangan Kabupaten Jombang, M. Naim ketika diwawancarai awak media mengatakan bahwa sikap pemboikotan pada rapat paripurna nota penjelasan Bupati Jombang tahun 2020, pada Senin 19 April 2021 disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Jombang dianggap tidak memprioritaskan pembangunan yang ada di desa.

“Seharusnya Pemerintah Kabupaten Jombang memprioritaskan pembangunan yang ada di desa-desa di kabupaten Jombang masih banyak insfratruktur pedesaan yang masih kurang layak,” terang Naim saat ditemui di kantor DPC PDI Perjuangan Jombang. 

Naim juga mengungkapkan, anggaran pembangunan alun-alun Jombang sebesar Rp. 10 Milyar dan Mega Proyek Rehabilitasi Drainase di Jl. KH. Wahid Hasyim Jombang sebesar Rp. 20 M.

“Daripada untuk pembangunan proyek di Jl. KH. Wahid Hasyim dan revitalisasi alun-alun Jombang yang menelan anggaran puluhan milyar, lebih baik di tunda terlebih dahulu dan digunakan untuk pembangunan insfratruktur pedesaan. Semestinya Pemkab Jombang lebih memperhatikan suara dari 8 Fraksi DPRD Jombang, karena itu mewakili suara masyarakat,” ungkapnya.

Sikap pemboikotan Fraksi PDI Perjuangan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan tunjangan perumahan, karena menurut Naim hal tersebut murni aspirasi masyarakat dan yang mereka butuhkan. Tidak hanya itu, Naim juga menjelaskan selama ini pandangan umum dan pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan tidak menjadi skala prioritas pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan prioritas pembangunan di Jombang.

“Ini tidak ada kaitannya dengan tunjangan perumahan, karena ini murni menyangkut aspirasi masyarakat pembangunan insfratruktur pedesaan, dan kita siap boikot jika keadaan ini terus dilakukan dan tidak ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten,” pungkas Naim. (lis)