Caption Foto : Bupati Jombang saat memimpin rakor

mediapetisi.net – Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab memimpin langsung rapat koordinasi pelaksanaan kerja sama pelayanan Administrasi Kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang dengan Pengadilan Agama Jombang juga OPD terkait. Dihadiri Ketua Pengadilan Agama Jombang, Asisten 1 dan 3, Kepala Dispenduk Capil, Kepala Bappeda, Kepala DPMD, Kepala Kominfo, Kepala DPP KB dan PPA, Perwakilan Kemenag, Kabag Prokopim dan OPD lainnya. Bertempat di ruang Swagata Pendopo Kabupaten Jombang. Senin (1/3/2021) 

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab mengatakan rakor sinkronisasi tersebut merupakan salah satu upaya Pemkab Jombang untuk mewujudkan sinergitas dan layanan antar pemangku layanan kependudukan dan upaya melakukan proses sinkronisasi kebijakan layanan kependudukan dan pencatatan nikah. Selain itu, melalui rakor tersebut tidak akan muncul permasalahan layanan administrasi kependudukan.

“Sedangkan sinkronisasi dari para pihak terkait data sangat penting, baik antara data Dukcapil, Pangadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kemenag Jombang. Untuk itu, dengan kita duduk bersama menyamakan persepsi, mensinkronkan data agar nantinya syarat administrasi terpenuhi dengan mudah, cepat namun tetap sesuai dengan ketentuan,” terangnya.

Selain itu, sinkronisasi data tersebut dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada semua lembaga pelayanan publik bisa mengakses data kependudukan sesuai peruntukan dan tupoksi masing-masing lembaga pengguna.

“Jadi tujuannya agar semua lembaga utamanya lembaga pemerintahan bidang pelayanan publik itu bisa menggunakan data kependudukan yang ada di pencatatan sipil sebagai referensi. Sehingga dapat diketahui bahwa benar tidaknya data tersebut, karena referensi pelayanan publik saat ini adalah by name by address,” tutur Bupati Mundjidah.

Sementara itu, Masduki Zakaria Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Jombang juga menyampaikan bahwa melalui Rakor tersebut antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana dengan organisasi perangkat daerah dan pihak Kecamatan dalam Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan akan menyamakan persepsi yang utuh.

“Maksudnya persepsi kita disini adalah pemanfaatan data kependudukan dapat dilakukan oleh lembaga pengguna melalui hak akses dengan lingkup pemanfaatan melalui NIK, data kependudukan dan KTP-el,” jelasnya.

Sedangkan dalam melaksanakan program mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan diperlukan adanya kerjasama antar instansi terkait diantaranya PA (Pengadilan Agama) kerjasama dengan Dispendukcapil dalam proses pembuatan KTP el dan KK (perubahan status cerai hidup),  Kementerian Agama terkait pembuatan KTP el dan KK (perubahan status kawin), RSUD dan Dinas Kesehatan kerjasama cetak Akta Kelahiran dan Akta Kematian, KK dan KTP el (perubahan status).

“Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang memfasilitasi data difabel yang ada di Desa melalui kadernya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memfasilitasi pemeliharaan data serta pelayanan tingkat Desa melalui camat dan Desa, PN (Pengadilan Negeri) memfasilitasi masyarakat dalam perubahan data yaitu berupa catatan pinggir, Dinas Komunikasi dan Informatika kerjasama berupa persiapan jaringan melalui jaringan intranet untuk pengamanan data dan BAPPEDA kerjasama berupa persiapan penyediaan anggaran,” pungkas Masduki. (yn/lis)