Caption Foto : Bupati Jombang didampingi Wabup dan Kepala BKD saat diwawancarai awak media

mediapetisi.net – Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi 2019 resmi menjadi bagian dari ASN Pemerintah Kabupaten Jombang setelah menerima SK dan menandatangani Perjanjian Kerja setelah menunggu hampir 2 tahun. 

Bupati Jombang didampingi Wakil Bupati, Asisten 3, Kepala BKD PP serta staf Ahli dan Kepala OPD terkait berada di Gedung Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang. Sementara peserta yang lain terbagi di Aula 1, 2, dan 3 Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, serta di ruang Media Center Kantor Pemkab Jombang secara virtual. Rabu (24/2/2021)

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyerahkan SK kepada Agus Hidayat dari SDN  Wonomerto 2 Wonosalam, Sri Purwaning, Amd Keperawatan dari Puskesmas Wonosalam, drh. Dwi Sulistyarini dari Dinas Peternakan serta dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja.

 “Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, Saya sampaikan terima kasih kepada semua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang khususnya Tenaga Pendidikan, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penyuluh Pertanian yang telah membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi Hak Dasar Masyarakat, yaitu Pendidikan dan Kesehatan, serta Pertanian yang bahwasanya Pemerintah Daerah masih kekurangan pegawai,” ungkapnya.

Bupati Mundjidah berharap PPPK mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman terutama di era digital sehingga bisa memberikan kontribusi/ sumbangsih terhadap Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka mewujudkan Visi “Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing”. 

Sebagai ASN yang baik dan profesional, P3K diharapkan juga senantiasa meningkatkan kompetensi diri, baik secara mandiri maupun secara kedinasan yang difasilitasi oleh perangkat daerah maupun pemerintah Kabupaten Jombang. Dengan peningkatan kompetensi merupakan salah satu upaya agar ASN betul-betul berkinerja tinggi, disiplin, dan selalu berorientasi pada kepentingan serta layanan kepada masyarakat.

“Dengan diangkatnya Bapak/Ibu sekalian menjadi ASN Saya berharap tidak ada perubahan perilaku gaya hidup dan kebiasaan yang kurang baik, seiring dengan kenaikan status jabatan sebagai ASN. P3K bisa berkarir sampai puncak atau sampai batas usia pensiun, tolong pahami ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewajiban dan larangan ASN. Dengan memahami ketentuan peraturan ini saya sangat berharap tidak ada P3K yang mendapatkan hukuman disiplin apalagi pemberhentian dengan tidak hormat bukan atas permintaan sendiri,” tandas Bupati.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang Senen menyampaikan dari 318 Pegawai PPPK resmi menjadi bagian dari ASN Pemerintah Kabupaten Jombang setelah menunggu proses regulasi yang cukup panjang dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Jumlah PNS Kabupaten Jombang saat ini 8.535 orang.

“Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Dosen, Tenaga Kesehatan Dan Penyuluh Pertanian, Pemerintah Kabupaten Jombang seleksi Pengadaan PPPK yang dilaksanakan secara bersamaan dengan Proses Rekrutmen CPNS Formasi 2019,” jelasnya.

Ruang Lingkup Pengadaan PPPK meliputi Tenaga Honorer Eks Kategori II yakni Pegawai Honorer telah mengikuti tes pada tahun 2013 yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara. Pengadaan PPPK dari tenaga honorer Eks Kategori II ini terdiri dari Guru yang masih aktif mengajar, tenaga Kesehatan yang masih aktif bertugas di unit pelayanan kesehatan instansi Pemerintah dan penyuluh Pertanian yang masih aktif bertugas.

“Berdasarkan hasil seleksi dan pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh BKN Kanreg II Surabaya, Formasi PPPK Kabupaten Jombang 2019 diantaranya Jabatan Fungsional Pendidik sebanyak 213 orang, Jabatan Fungsional Kesehatan sebanyak 35 orang dan Jabatan Fungsional Penyuluh sebanyak 70 orang. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja disebutkan bahwa masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K paling singkat adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Masa hubungan perjanjian kerja sampai dengan 5 tahun atau sampai batas usia pensiun dan bagi PPPK yang sebelum berakhir masa hubungan kerja 5 tahun sudah memasuki usia pensiun,” pungkas Senen. (yn/lis)