Caption Foto : Wabup Sumrambah saat membuka penyuluhan hukum

mediapetisi.net – Forum Komunikasi Kepala Desa Kecamatan Mojowarno bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Jombang melaksanakan Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa kepada seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa dibuka oleh Wakil Bupati Jombang Sumrambah. Penyuluhan tersebut dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat Desa. Bertempat di Balai Desa Catak Gayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Rabu (13/1/2021)

Wakil Bupati Jombang Sumrambah, SP, M,AP menyampaikan bahwa dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan dapat bermuara pada para kepala desa dan perangkat dengan meningkatnya kesadaran hukum sehingga akan terbentuk sifat untuk taat terhadap norma hukum dan juga norma norma lainnya. 

“Selain itu, penyelenggaraan penyuluhan hukum ini juga untuk meningkatkan wawasan para Kepala Desa dan Perangkat Desa pada khususnya, menumbuhkan pemahaman sikap sadar hukum dalam kehidupan sehari hari, menyadari dan menghayati hak dan kewajiban serta mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar dan patuh pada hukum,” ungkapnya.

Sumrambah juga menyinggung bahwa program dana desa diharapkan dalam pelaksanaannya mampu mengubah berbagai potensi desa menjadi kekuatan ekonomi. Selain infrastruktur, dana desa bisa digunakan untuk membangun. Misalnya pariwisata di desa, untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan pengoptimalan potensi desa, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di pedesaan, salah satunya dengan memanfaatkan dana desa untuk menanggulangi masalah gizi buruk dan stunting.

“Setiap tahun para Kades dalam melaksanakan kegiatan harus dilengkapi dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan penyerapan Dana Desa (DD). Saya berharap dengan adanya penyuluhan ini pertanggungjawaban Dana Desa bisa lebih baik lagi,” harapnya.

Sumrambah mengingatkan Kepala Desa agar tidak meremehkan laporan terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Artinya laporan terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana desa harus dikerjakan secara serius dan tidak asal asalan. 

“Untuk itu, harus dipelajari benar benar agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. Memang kita tidak sempurna dan dengan niat baik saja tidak cukup. Tapi jalannya atau cara mengerjakan laporan harus benar,” pesannya.

Dengan adanya penyuluhan hukum tersebut, kejadian – kejadian yang tidak diinginkan dimasa lalu yang pernah terjadi di Mojowarno tidak terulang. Alangkah baiknya ketika mengerjakan dilakukan pendampingan mengikuti dengan baik saran dari pendamping.

“Sedangkan Penyuluhan hukum tersebut narasumbernya langsung dari Kejaksaan Jombang ini merupakan program pembinaan peningkatan hukum masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah untuk menyampaikan informasi terkait peraturan perundang undangan dan norma – norma yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat,” pungkas Sumrambah. (yn)