Caption Foto : Wabup Sumrambah bersama pejabat lainnya saat ikuti Rakor secara virtual

mediapetisi.net –  Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta Kepala Daerah untuk proaktif dalam mempersiapkan dan mensosialisasikan program vaksinasi yang akan dilaksanakan secara serentak di 34 provinsi, secara bertahap, mulai pekan depan. Seluruh kepala daerah untuk mengatur proses vaksinasi agar tidak terjadi keributan.

“Karena vaksin seolah seperti emas, bisa rebutan, menimbulkan kerumunan, dan lain-lain,” ungkap Tito saat Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Kantor Kemendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat. Selasa (5/1/2021) 

Semua harus ada sosialisasi, ada tahapan dan sosialisasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, agar tidak terjadi kerusuhan. Mendagri juga meminta, Kepala Daerah untuk dapat menjawab pertanyaan publik terkait prioritas vaksinasi yang dilakukan terhadap 3 kelompok masyarakat.

“Kenapa tenaga kesehatan duluan? Kenapa pejabat duluan? Ini bagian dari upaya untuk meyakinkan publik bahwa vaksin aman, karena masih ada masyarakat yang bukan hanya tidak percaya vaksin, Covid pun ada yang tidak percaya,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, penyuntikan vaksin rencananya akan dilakukan pada 13 Januari 2021. Adapun vaksinasi tersebut akan diberikan pertama kali kepada Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap. Proses vaksinasi diawali oleh tiga kelompok, yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus Asosiasi Pofesi Tenaga Kesehatan dan key leader kesehatan daerah, serta tokoh agama daerah.

“Penyuntikan perdana hari Rabu 13 Januari 2021 nanti di tingkat pusat oleh Bapak Presiden langsung yang pertama, beberapa Menteri, pejabat tingkat pusat yang pimpinan Kementerian/Lembaga, usia di bawah 60 tahun karena ini yang dari Sinovac, (untuk usia) 18-59 tahun,” terang Tito.

Selanjutnya penyuntikan vaksin dilakukan di daerah, untuk itu Tito meminta kepala daerah untuk turut serta memastikan dan hadir langsung dalam proses penyuntikan vaksin. Penyuntikan pertama di tingkat daerah tanggal 14 dan 15, jadi sementara belum ditentukan waktunya, tapi mungkin ini tergantung kesiapan di daerah juga, mungkin sekitar 10 orang dengan publik figur, kalau kepala daerahnya di bawah 60 tahun.

“Kalau usia diatas 60 tahun bisa wakil, Sekda, Pejabat lain, Forkopimda. Selain datang, Saya juga meminta kepala daerah untuk mengatur jadwal maupun kesiapan teknis lainnya dalam program vaksinasi secara gratis ini. Harus diatur jadwalnya pada saat penyuntikan, siapa yang ditarget, kemudian kordinasi dengan aparat keamanan, TNI/Polri, Satpol PP,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan proses vaksinasi Covid-19 perdana akan dilakukan pada Rabu, pekan depan atau 13 Januari 2021 diawali di tingkat pusat, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju dan pejabat di tingkat pusat lainnya. Dilanjutkan di daerah pada hari berikutnya secara serentak, yang diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. Kepala daerah dapat turun serta untuk melihat proses vaksinasi kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mempersiapkan orang-orang yang dapat prioritas program vaksinasi dan dibagi dua tahap.

“Arahan dari Bapak Presiden, karena akan ada sedikit dampak, misalnya pegel dan demam sedikit, jadi dalam satu Puskesmas, misalnya ada empat perawat, jangan sampai di hari yang sama kita vaksin semua, kita antisipasi betul efek itu, maka vaksin dulu untuk 2 orang. Kepala daerah juga memastikan fasilitas kesehatan terdaftar dalam aplikasi P-care BPJS yang menampilkan pendataan dan input data fasilitas kesehatan mampu vaksin yang oleh Dinas Kesehatan karena kalau tidak terdaftar, maka Faskes tidak dapat memberi pelayanan vaksinasi Covid-19,” pungkasnya.

Rakor tersebut diikuti secara Virtual oleh Gubernur, Bupati/Walikota se Indonesia termasuk Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Wakil Bupati Jombang Sumrambah, SP, M.AP,  didampingi Asisten Pemerintahan, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Jombang dan Direktur RSUD Ploso mengikuti Rakor tersebut dari ruang Jombang Command Center (JCC)  Pemkab Jombang. (yn)