Caprion foto : Buoati Jombang bersama asisten deputi dan peserta
mediapetisi.net – Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Kabupaten Jombang dibuka oleh Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab. Dihadiri Asisten Deputi Kesetaraan Gender bidang politik, hukum dan HAM, Kepala DPPKB dan PPPA, Perwakilan Dinas PPPA Provinsi Jawa Timur serta Peserta Pelatihan. Bertempat di Hotel Yusro Jombang. Kamis (2/5/2019)
Asisten Deputi bidang politik, hukum dan HAM Dr. Darsono menyampaikan tujuan pelatihan kepemimpinan perempuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan, tokoh/kepala desa di pedesaan dalam kapasitas kepemimpinannya. Kepemimpinan yang terakomodasi semua kepentingan termasuk kebutuhan masyarakat di pedesaan berdasarkan kelompok.
“Mengatasi dan bebas kekerasan pada perempuan dan anak supaya Desa maju, damai dan sejahtera, karena pedesaan adalah sistem pemerintahan yang paling terdepan agar kepala desa dapat mengelola pembangunan, memanage pemerintah di desa dengan transparan, akuntabel dan berkeahlian,” ujarnya.
Menurut Darsono, sasarannya se-Indonesia tetapi perlu dilakukan secara bertahap dan akan menjadi tugas pemerintahan daerah kabupaten. Saat ini sudah banyak pemimpin perempuan tetapi di pedesaan barometer keberhasilan harus bersama-sama berjuang dan saling melengkapi dalam menyongsong kesederajatan gender.
“Masyarakat penentu kebijakan memberi peluang kesempatan yang sama secara adil kepada perempuan dan laki-laki, agar tidak terjadi diskriminasi. Hal tersebut harus dibangun bersama agar perempuan dapat bangkit bahwa keberadaan di pedesaan jangan merasa minder tetapi pola pikirnya harus global. Saya berharap perempuan semakin bangkit, semakin semangat, menghidupkan kesadaran dan ikut serta dalam pembagunan yang ada di desa,” harapnya.
Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan pemimpin pembangunan yang ada di desa adala kepala desa. Di desa ada 3.000 penduduk dan kepala desa yang terpilih. Semua pemimpin itu dipilih. Program berkualitas dan perempuan juga bisa melaksanakan lebih baik daripada kaum pria. Pelatihan yang sangat luar biasa, agar dicermati, difahami, diuleti cara menjadi seorang pemimpin. Perempuan di desa menjadi potensi, perempuan yang inovasi, perempuan yang cerdas, tetapi karena tidak dipentingkan oleh kepala desa, masalah perempuan hanya dapat difahami oleh perempuan sendiri.
“Perempuan adalah tiang negara, jika perempuannya baik, negaranya akan baik, namun jika perempuannya rusak, maka negara akan hancur. Peran perempuan sangat berat dan dibutuhkan. Peran perempuan dicerdaskan dan dilatih sebagai seorang pemimpin yang handal, aktif, kreatif, bertanggung jawab dan menerima amanah yang diberikan. Jika diharapkan 30%, maka jombang memerlukan 60 orang kepala desa perempuan,” ungkapnya.
Anggota BPD di setiap desa membutuhkan 9 orang juga harus ada perempuan minimal 2 orang, tetapi perempuan yang berpengaruh, tidak hanya banyak anggota perempuan, tetapi perempuan yang berkualitas, perempuan yang mempunyai perencanaan dan memikirkan desanya kedepan yang lebih baik, tandas Mundjidah.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak Nur Khamalia MSi. mengatakan pejabat perempuan yang menjabat eksekutif harus 3,5% dan untuk legislatif perempuan kabupaten Jombang baru mencapai 14% dari target 33. Kepala Desa perempuan hanya 10 % karena 31 orang dari 302 desa dan 4 kelurahan. Ditunjuk dari Kementerian pemberdayaan perempuan dan anak mendapatkan kesempatan yang sangat berbahagia.
“Pelatihan kepemimpinan perempuan pedesaan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Perempuan para pemimpin kebijakan ditingkat desa. Bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang arti pentingnya perempuan pedesaan untuk menjadi pemimpin di desanya, mengajak penuh semangat serta motivasi bagi perempuan pedesaan untuk ikut serta menjadi pemimpin di desanya, mendorong perempuan pedesaan untuk berperan aktif dalam proses pembangunan di desanya,” tegasnya.
Peserta 61 orang berasal dari kabupaten Jombang 31 orang dan 30 orang dari Mojokerto. Materi kepemimpinan perempuan pedesaan, perencanaan penambahan dan pengawasan pedesaan, serta berbasis gender. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa, Tata kelola sumber daya teknologi pedesaan. Pemberdayaan perempuan lingkungan pedesaan. Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi tata kelola pedesaan. Partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipasi perempuan dalam pembangunan usaha, pungkas Nur Khamalia. (yun)
