Caption Foto : Bupati Jombang bersama Dandim 0814, Perwakilan BKKBN, Kepala DPPKB-PPPA bersama Danramil
mediapetisi.net – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-PPPA) bersama Kodim 0814 Jombang intensifikasi pelayanan KB MKJP dan sosialisasi audit penting serta pengukuhan bapak asuh anak stunting di Kabupaten Jombang. Dihadiri Bupati Jombang, Dandim 0814, Kepala Dinas PPKB, PPPA, Kepala Dinas Kesehatan, Plt. Direktur RSUD Jombang dan Direktur RSUD Ploso, Kepala Puskesmas se Jombang, tim percepatan penurunan stunting, Ketua IDI, Ketua IBI dan Koordinator penyuluh keluarga berencana. Bertempat di Aula Kodim 0814 Jombang. Kamis (13/10/22)
Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan penduduk Indonesia saat ini mayoritas adalah generasi muda atau yang sering diistilahkan dengan bonus demografi. Oleh karena itu semua elemen harus tahu dan harus menyiapkan betul sehingga pada saat Indonesia emas di tahun 2045 yang muncul adalah keluarga-keluarga yang sehat produktif dan berkualitas karena di tengah keluarga tersebutlah nasib bayi yang baru lahir maupun yang akan lahir ke depan.
“Maka dari itu saya mengajak seluruh jajaran terkait dengan pemerintah daerah sampai ke desa untuk melakukan beberapa hal yang pertama untuk menggunakan strategi yang berbeda dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan karena kelompok sasaran utama binaan Bapak Ibu adalah generasi muda keluarga-keluarga muda yang lebih berkarakter digital,” terangnya.
Menurut Bupati, dalam penyampaian informasi hendaknya menggunakan media-media yang kekinian sehingga pesan tersebut sampai kepada sasaran yang di inginkan,sebab saat ini semua orang sudah mengenal dan menggunakan HP.
“Sosialisasi perihal perencanaan jumlah anak dan jarak antar kelahiran harus diperkuat. Pelayanan KP merupakan salah satu manfaat pelayanan promotipromotive dan preventif yang pembiayaannya dijamin oleh BPJS Kesehatan difasilitasi juga oleh anggaran APBD dan DAK BOKB,” jelasnya.
Selain itu, Bupati juga mengajak seluruh elemen untuk menyiasati strategi agar akseptor tidak putus menggunakan KB bahkan sasaran peserta KB baru perlu ditingkatkan terhadap pasangan pengantin baru dan pasangan usia subur muda usia paritas rendah karena kehamilan cenderung beresiko di era pandemi. Permasalahan stunting juga masih menjadi tantangan dalam mewujudkan generasi emas di tahun 2045.
Percepatan penurunan stunting memerlukan cara baru yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan dari hulu hingga hilir. Pada masa kehamilan, seluruh bidan diharapkan memantau dan mengawasi ibu hamil. Pada masa interval pasca kelahiran, semua ibu dimotivasi untuk menggunakan KB dan diberi pelayanan secara gratis. Selain itu, ibu melahirkan juga dibimbing dan diarahkan untuk memberikan air susu ibu eksklusif dan memberikan asi secara sempurna kepada bayinya hingga bayi berusia 2 tahun.
“Cara baru ini diharapkan menurunkan prevalensi stunting secara Radikal dari 26,2 persen pada 2019 menjadi 14 persen pada 2004 mendatang dan benar benar menghilangkan stunting baru (zero stunting) mulai tahun 2023. Segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Jombang, saya harapkan memastikan diri siap berkolaborasi menjemput era baru tanpa stunting,” harapnya.
Ditempat sama, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa timur, Waluyo Ajeng Lukito Wati mengapresiasi Kabupaten Jombang dengan gerak cepatnya berusaha memitra terkait TNI dan beserta jajarannya, Koramil dan ada Persib dan juga Puskesmas.
“Para Babinsa ini diajak untuk gerak dalam ketertiban linier lapangan paling bawah tingkat desa, untuk menurunkan stunting di Jombang. Yang mana coba masih 21,5% hasil sggi tahun 2021. Diharapkan nanti di tahun 2024 turun menjadi 14%, juga tidak bisa kerja sendiri ppkb-nya, tetapi juga harus bersinergi luar biasa dan juga bersinergi dengan TNI didukung oleh bupatinya,” ungkapnya.
Sementara itu, Dandim 0814 Jombang, Letkol Inf Muhammad Hanafi mengatakan koordinasi penanganan stunting dilakukan sekaligus dalam rangka pengakuhan Danramil adalah kontes Koramil di wilayah Jombang. Menuai dikecamatan untuk diangkat sebagai bapak stunting di wilayah kecamatan masing-masing.
“Nanti akan dibekali oleh BKKBN, kemudian setelah dibekali akan dibentuk kader-kader baik dari Babinsa maupun petugas- petugas dari Puskesmas di wilayah masing-masing. Bergerak bersama-sama berkolaborasi kemudian memberikan edukasi masing-masing masyarakat yang mengidentifikasi mungkin dampak stunting. Dengan harapan penanganan stunting lebih cepat dan lebih efektif di Kabupaten Jombang,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Kepala DPPKB-PPPA Jombang, dr. Puji Umbaran menyampaikan DPPKB-PPPA Jombang akan bersinergi dengan Dandim, Danramil, seluruh Babinsa yang tersebar di seluruh desa kabupaten Jombang untuk bersama-sama mengatur strategi dalam rangka upaya kecepatan.
“Kami sudah memegang data bayi name address nya, kami segera distribusi kan ke masing-masing kecamatan melalui koordinator KB kami. Kami hari ini juga proses labeling, jadi semua keluarga kami pasang stiker, jadi terlihat mana-mana keluarga yang perlu dampingi. Dan itu nanti akan kami lakukan pendampingan sesuai dengan problem kasus yang dihadapi,” pungkasnya. (lis)
