Caption Foto : Suasana Rapat Paripurna DPRD Jombang

mediapetisi.net – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang Penyampaian Jawaban DPRD Kabupaten Jombang tentang Pemandangan Umum (PU) Bupati atas 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  Inisiatif yakni Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger dan Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan. Dihadiri Bupati Jombang, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dan Direktur BUMD. Bertempat di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Jombang. Kamis (19/5/2022)

Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi menyampaikan paripurna kali ini terkait penyampaian jawaban atas PU Bupati terhadap dua raperda penyertaan modal. Rapat sendiri sebagai tindak lanjut atas kegiatan sebelumnya. Secara umum kondisi Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan saat ini memang hanya bersumber dari hasil tanaman. Sedangkan umur tanaman sendiri yang telah mundur membuat PAD (Pendapatan Asli Daerah) Jombang berkurang.

“Sehingga anggaran penyertaan modal dari pemerintah daerah diharapkan dapat membuat inovasi usaha baru. Sesuai rencana akan gunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang bisa segera menjadi sumber penghasilan perkebunan dan meningkatkan PAD,” terangnya.

Menurut Mas’ud, kalau sudah disalurkan, dewan berharap agar pengelolaan dana penyertaan modal nantinya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sehingga penggunaan dana penyertaan modal dapat dipergunakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan berhasil mengembangkan bisnis BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

“Terkait dengan arahan bupati agar dewan pengawas harus selalu terlibat dan berperan aktif. Utamanya dalam memberikan saran, sumbangsih pemikiran, serta senantiasa hadir dalam setiap kebijakan BUMD,” jelasnya.

Selain itu, dalam setiap tahapan penyertaan modal agar dapat mengetahui secara detail proses dan rencana penggunaan dana. Karena sebagai bahan dalam melakukan pengawasan sekaligus memberikan nasehat kepada direktur dalam pengelolaan dana untuk pengembangan dan kemajuan BUMD.

“Terkait dengan pengawasan terhadap kinerja BUMD, nantinya tidak hanya dilakukan oleh dewan pengawas saja, tetapi akan kami lakukan secara berkala karena pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD, selain fungsi legislasi dan anggaran,” ungkap Mas’ud.

Sedangkan saran dan pendapat maupun harapan Bupati Jombang terkait penyertaan serupa ke Aneka Usaha Seger, dewan menekankan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, tentang Badan Usaha Milik Daerah. Selain layanan bisnis kesehatan, terdapat pula usaha percetakan dengan memberikan manfaat layanan dan edukasi terkait kesehatan kepada masyarakat.

“Aneka Usaha Seger menyediakan layanan alat kesehatan, obat-obatan, dan jasa layanan laboratorium. Dengan ketersediaan sarana serta menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Tercatat 11.200 peserta dengan jumlah kapitasi Klinik Pratama Seger ditorehkan. Dari data yang dirilis, di akhir tahun 2021 Aneka Usaha Seger tercatat secara audit KAP sebesar Rp181.410.910. Dengan laba perusahaan tadi, kontribusi terhadap PAD sebesar 99 Juta Rupiah lebih,” tegas Mas’ud.

Untuk itu, dewan memyarankan untuk meningkatkan kinerja dengan pembenahan internal SDM sehingga fungsi dan tanggung jawab masing – masing SDM, efesiensi biaya, serta menyesuaikan aturan baru dengan pola bisnis. Karena perkembangan bisnis Aneka Usaha Seger di triwulan pertama menunjukkan tren positif dengan adanya kenaikan laba pada bulan maret 2022.

“Agar bertahan, masing-masing monitoring berkala terhadap koordinator unit bisnis dilakukan pada setiap awal bulan, top managemen melakukan rapat konsolidasi dengan dewan pengawas minimal satu bulan dua kali, serta mengangendakan pemberian reward dan punishment triwulan kepada setiap usaha bisnis,” pungkas Mas’ud. (lis)