Caption Foto : Bupati bersama Wabup Jombang, Ketua DPRD, Anggota Komisi B, Perwakilan Bea Cukai, Staf Ahli, Kabag. Perekonomian dan Peserta Sosialisasi Cukai

mediapetisi.net – Bea Cukai Kediri menggandeng Pemerintah Daerah Jombang melalui Bagian Perekonomian menggelar sosialisasi ketentuan perundang – undangan di bidang cukai untuk menekan angka peredaran rokok ilegal dibuka oleh Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab. Dihadiri Wakil Bupati, Ketua DPRD, Anggota Komisi B, Perwakilan Bea Cukai, Staf Ahli, Kabag. Perekonomian dan Peserta Sosialisasi Cukai. Bertempat di Hotel Fatma Jombang. Rabu (3/11/2021)

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan terima kasih kepada bea cukai Kediri dan Bagian Perekonomian yang telah menggelar sosialisasi cukai. Terima kasih kepada para peserta yang kebetulan dari Forkopimcam dan Tiga Pilar Desa dari Kecamatan Kesamben, Peterongan dan Sumobito karena mereka semua juga telah membantu menangani penyebaran Covid-19. Mudah – mudahan Jombang bisa secepatnya bisa memenuhi untuk vaksinasinya sesuai dengan program dari 100% nya Dinas kesehatan.

“Dengan adanya sosialisasi cukai ini saya mendukung dengan baik karena sosialisasi ini juga mendukung atas menjaganya peraturan terkait cukai walaupun sudah dipahami namun tetap perlu ada sentuhan sosialisasi. Pemberantasan penjualan dan pengedaran barang cukai ilegal khususnya rokok dan tembakau memang harus terus dilakukan salah satunya dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa memperluas dan meningkatkan pembangunan khususnya di daerah Kabupaten Jombang,” ungkapnya. 

Wakil Bupati Jombang Sumrambah sebagai nara sumber menyampaikan sosialisasi perundang – undangan di bidang cukai sebagai salah satu bentuk program pemanfaatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Selain itu DBHCHT juga berperan penting dalam pembiayaan di berbagai sektor, mulai dari sektor kesehatan, penegakan hukum, dan kesejahteraan petani maupun pekerja di sektor industri hasil tembakau.

“Berdasarkan ketentuan, alokasi pemanfaatan DBHCHT adalah sebesar 50% dimanfaatkan pada bidang kesejahteraan masyarakat, 25% bidang kesehatan, dan 25% bidang penegakan hukum. Khususnya di bidang penegakan hukum, terdapat beberapa kriteria penilaian kinerja cukai yang berbeda karena bahan evaluasinya yakni frekuensi pelaksanaan sosialisasi, kualitas koordinasi, informasi, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal, serta efektivitas penyerapan anggaran,” terangnya.

Sumrambah menyebutkan rokok juga menjadi permasalahan yang dilematis bagi pemerintah. Di satu sisi rokok membahayakan kesehatan, namun di sisi lain rokok menjadi tumpuan karena menyumbang pendapatan negara yang cukup besar. Untuk itu, sosialisasi serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan ke setiap desa melalui Tiga Pilar Desa tersebut agar masyarakat bisa memahami untung ruginya membeli rokok ilegal atau tanpa cukai.

“Untuk itu, sosialisasi ini juga sebagai upaya pencegahan peredaran produk tembakau ilegal atau tidak bercukai asli sehingga berdampak mengurangi kebocoran cukai dari hasil tembakau. Selain itu, Barang Kena Cukai (BKC) merupakan barang tertentu karena mempunyai sifat konsumsi yang perlu dikendalikan peredarannya, diawasi pemakaiannya dan mempunyai dampak negatif pada masyarakat atau lingkungan hidup atau barang yang perlu dikenakan pungutan. Contoh, etil/etanol alkohol, minuman mengandung etil alkohol, hasil tembakau seperti rokok (sigaret) cerutu, rokok daun dan tembakau iris,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Penindakan Bea Cukai Kediri Widodo Wiji Mulyono menyampaikan langkah itu dilakukan sebagai wujud nyata keseriusan Bea Cukai dalam penegakan hukum di bidang cukai. Harapannya dengan dilaksanakannya kampanye gempur rokok ilegal tersebut bisa menambah wawasan masyarakat terkait rokok ilegal dan bisa menekan jumlah peredarannya di masyarakat. 

“Selain itu, Bea Cukai juga mengedukasi masyarakat tentang potensi kerugian yang timbul akibat peredaran rokok ilegal, ciri-ciri rokok ilegal, dan imbauan untuk melaporkan apabila terdapat indikasi jual beli rokok ilegal. Tujuan sosialisasi agar peserta yang hadir mampu menjadi information agent guna memberikan edukasi kepada masyarakat lainnya sehingga angka peredaran rokok ilegal dapat terus ditekan,” tegasnya.

Anggota Komisi B DPRD Jombang Rohmad Abidin menambahkan rata – rata belanja rumah tangga miskin untuk rokok itu sebanyak 12,43% lebih tinggi dibandingkan daripada jumlah pengeluaran rumah tangga per pokok terkaya 8,3%. Jadi peningkatan industri rokok dan cukai merupakan pajak yang digunakan untuk mengurangi banyaknya orang yang mengkonsumsi dan mengapa pajaknya dilakukan karena untuk mencegah semakin banyaknya orang merokok.

“Sedangkan realisasi penerimaan dalam pihak cukai mencapai 146 miliar jadi peningkatannya lebih banyak lagi dibandingkan dengan tahun 2019 yakni 133 miliar. Jadi memang pajak bea cukai semakin lama semakin meningkat. Tentunya dengan meningkatnya pajak bagi hasil di daerah juga semakin meningkat,” pungkasnya. (lis)