Caption Foto : Bupati Jombang bersama Kepala Bea Cukai Kediri saat memberikan sosialisasi

mediapetisi.net – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Bagian Perekonomian bersama Bea Cukai Kediri menggelar Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang Undangan bidang Cukai DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau). Dihadiri Bupati Jombang, Kepala dan Pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Kediri, Plh. Sekda, Asisten, Staf Ahli, Krpala OPD, Direktur RSUD serta tim koordinasi penggunaan DBHCHT Kabupaten Jombang Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala Desa, Babinsa, Babinkantibmas dari 3 Kecamatan Kabuh, Plandaan dan Ploso. Bertempat di Ballroom Hotel Yusro Jombang. Kamis (30/9/2021)

Plt. Kepala Bagian perekonomian Suparyono, SE, MM, menyampaikan sosialisasi tersebut untuk menginformasikan kepada masyarakat Kabupaten Jombang terkait kebijakan baru dalam penggunaan DBHCHT. Selain itu meningkatkan optimalisasi alokasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat serta meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat Kabupaten Jombang terkait pemberantasan rokok ilegal, jelasnya.

Sementara itu Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab berharap dengan sosialisasi ini akan menambah wawasan serta manfaat bagi seluruh yang hadir, sehingga pengetahuan terkait regulasi ketentuan di bidang cukai dapat semakin mendalam dan dapat dipahami sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan.

“Saya menyambut baik terselenggaranya sosialisasi ketentuan di bidang cukai ini, sebab dengan pemahaman yang benar terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai, maka masyarakat akan dapat mengidentifikasi semua program terkait dana cukai. Kita berupaya bersinergi secara bersama sama mensosialisasikannya dan menekan jangan sampai ada rokok illegal, dan gempur rokok ilegal,” ungkapnya.

Bupati Mundjidah memaparkan secara rinci alokasi pembagian DBHCHT dan penggunaannya tahun anggaran 2021. Pada tahun 2020 dari seluruh pagu DBHCHT yang dialokasikan, Kabupaten Jombang berhasil merealisasikan sebesar Rp. 42.771.188.738,13( empat puluh dua milyar, tujuh ratus tujuh puluh satu juta, seratus delapan puluh delapan ribu, tujuh ratus tiga puluh delapan, koma tiga belas rupiah) atau 90% dan capaian output/kinerja sebesar 99,83%.

Sedangkan pagu total sampai PAPBD tahun anggaran 2021 adalah Rp. 45.461.168.603,- (empat puluh lima milyar, empat ratus enam puluh satu juta, seratus enam puluh delapan ribu, enam ratus tiga rupiah) dengan ketentuan pembagian alokasinya sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020. Alokasi DBHCHT 2021 ketentuan penggunaannya adalah 50% untuk bidang Kesejahteraan masyarakat yang meliputi program peningkatan kualitas bahan baku dan program pembinaan lingkungan sosial berupa pemberian bantuan dan peningkatan keterampilan kerja.

“25% untuk bidang penegakan hukum yang meliputi program pembinaan industri, program sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai illegal, 25% untuk bidang kesehatan meliputi program pembinaan lingkungan sosial bidang kesehatan berupa kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif maupun kuratif/rehabilitative dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan pandemi covid19, penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan; dan/atau pembayaran iuran jaminan kesehatan,” terang Bupati.

Untuk pagu DBHCHT di Kabupaten Jombang akan kembali kepada masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau jugs buruh pabrik rokok di Kabupaten Jombang. Yang pasti kami mengedepankan kepentingan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan dana cukai ini. Sesuai dengan visi kita bersama terwujudnya Kabupaten Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing. Untuk itu mari bersama untuk menyatukan langkah Gempur Rokok Ilegal.

“Saya minta kepada perangkat daerah terkait yang membidangi alokasi DBHCHT ini, untuk dapat menggunakan anggaran ini dengan bijaksana dan tepat guna. Kepada seluruh peserta, saya minta untuk mengikuti sosialisasi dengan serius sampai dengan selesai, sehingga informasi yang dipaparkan akan tersampaikan dengan baik,” pesan Bupati Mundjidah.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Sunaryo menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Jombang atas sinergitas dan kerjasamanya. Pihaknya mengaku adem setelah mendengar penyampaian Bupati Jombang yang telah mengalokasikan pembagian DBHCHT dan penggunaannya sebagaimana ketentuan yang berlaku demi kesejahteraan masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan usaha melalui sosialisasi terus menerus bisa menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang respon masyarakatnya sangat bagus, tantangannya dalam melakukan sosialisasi adalah harus sering melakukan koordinasi. Kami berpesan kepada masyarakat apabila mengetahui produsen, distributor maupun pengecer yang menjual rokok tanpa pita cukai, pita cukai yang tidak sesuai agar bisa melaporkan kepada Bea Cukai atau Satpol PP, ” pungkasnya.

Diakhir kegiatan, dilaksanakan dialog dengan narasumber Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Sunaryo Kartodiwirjo, Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab dan Kasi Intelejen dan Penindakan KPP Bea Cukai Tipe Madya Cukai (TMC) Kediri Widodo Wiji Mulyono memaparkan materi  Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai. (zul)