Caption Foto : Bupati Jombang didampingi Ketua DPRD dan Sekda saat diwwwancarai

mediapetisi.net –  Ketua DPRD Kabupaten Jombang Mas’ud Zuremi telah memutuskan serta menetapkan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 karena sudah disetujui semua Fraksi DPRD Jombang. Keputusan berlaku mulai tanggal 23 Agustus 2021. Senin (23/8/2021)

Ketua DPRD Jombang H. Mas’ud Zuremi ketika di wawancarai menyampaikan, DPRD sudah memutuskan serta menetapkan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 karena sudah disetujui semua Fraksi DPRD Jombang.

“Mungkin dalam waktu dekat akan ada paripurna lagi untuk kordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pembahasan P-APBD yang sudah ditetapkan dengan satu Raperda pengelolaan barang milik daerah.. terkait RTRW (Ruang Tata Ruang Wilayah) masih banyak penyampaian kepada Pemerintah dari DPRD atas aspirasi dari masyarakat,” terangnya.

Sedangkan terkait warga yang isoman ada hal yang perlu diperbaiki ataupun ditingkatkan, maka disinilah evaluasi setelah itu baru masuk kedalam isoter dan pelaksanaan di Isoter harus lebih baik. Artinya orang yang melaksanakan isoman masuk ke Isoter ditangani dengan baik mulai dari pemeriksaan serta ada fasilitas yang betul-betul bagus. Seperti vitamin, tempat tidur dan tenaga kesehatannya supaya dapat terpantau dengan baik. Terkait Nakes serta pasien dengan masalah Covid 19 sudah ada Pansus untuk menangani. 

Terkait APBD tetap fokus pada pelaksanaan penanganan Covid 19, bahwa Tahun 2021 yang masuk kedalam perubahan adalah penanganan utamanya terkait Nakes yang di tahun 2020 belum terselesaikan. Insentif yang harus diterima Nakes akan diselesaikan pada tahun ini, sumber dananya berasal dari dana anggaran yang harus disisihkan seperti dari anggaran seragam siswa-siswi sebesar 16 Milyar, BPTT sebesat 6,7 Milyar hingga mencapai jumlah sebesar 33 Milyar. Anggaran sebesar 33 Milyar untuk penanganan covid 19 termasuk isoter, isoman, pasien yang masuk Rumah Sakit. Ini untuk Nakes serta di OPD-OPD lain.

“Tahun 2021 seragam di tunda karena banyak penyampaian dari masyarakat termasuk lembaga-lembaga sekolah menyatakan seragam tahun kemaren masih baru semua karena tidak ada pendidikan tatap muka. Sehingga yang diprioritaskan adalah untuk penanganan covid, masyarakat harus sehat, situasi juga harus sehat serta guru-guru juga harus sehat,” jelas Ketua DPRD Mas”ud. 

Ditempat sama Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab juga menyampaikan, P-APBD diarahkan ke semua sektor yang kemaren tidak bisa terjangkau karena keterbatasan dana ketika APBD murni, dengan perubahan APBD akan bisa dilaksanan program-programnya.

“P-APBD juga digunakan untuk pemulihan ekonomi dampak dari covid, Pemerintah Daerah memberikan subsidi kepada Bank Jombang untuk progran KURDA, ada sebesar 50 Milyar untuk dipinjamkan kepada UMKM, pertanian, wisata yang bunganya akan disubsidi dari APBD. Program KURDA sudah ada ketentuan dari pihak perbankan, yang sudah memiliki KUR di Bank lain otomatis tidak bisa mengajukan KURDA,” pungkasnya. (zul)