Caption Foto : Kepala Bidang Perindustrian Isnainiyah saat membuka pelatihan.

mediapetisi.net – Guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pelaku usaha industri kecil dan menengah dalam memahami kepastian hukum di dalam pengembangan usahanya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jombang melaksanakan fasilitasi perizinan berusaha kepada pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) selama 4 hari. Diikuti 25 pelaku usaha kecil dan menengah. Bertempat di SMK Negeri 1 Jombang. Senin (28/6/2021)

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jombang Bambang Nuwijanto yang diwakili Kepala Bidang Perindustrian Isnainiyah mengatakan, sektor industri kecil dan menengah (IKM) memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, bahkan mampu bertahan dikala Indonesia dilanda krisis, bahkan mempu membangkitkan perekonomian nasional.

“Peran sektor IKM memiliki keunggulan komparatif, apalagi disertai dengan penguasaan teknologi sebagai dasar dalam pengembangan wilayah berbasis teknologi akan lebih menjanjikan dengan memiliki izin usaha industri,” terangnya.

Tujuan kegiatan fasilitasi legalitas berusaha melalui workshop legalitas usaha, tidak lain untuk memberikan  informasi dan menambah wawasan para pelaku IKM dalam menjalankan usahanya, serta dapat memahami kepastian hukum di dalam pengembangan usahanya. Selain itu sebagai syarat yang sifatnya menunjang pengembangan usaha. 

“Oleh karena itu, dengan adanya  Fasilitasi Perizinan Berusaha (workshop legalitas usaha), diharapkan para pelaku IKM bisa menindaklanjuti dengan mengurus izin dan mencatatkannya pada instansi pemerintah. Sehingga kredibilitas usaha para pelaku IKM akan semakin dipercaya karena sudah terbukti secara legal formal dan masyarakat tidak ragu untuk memilih produk barang/jasa yang ditawarkan. Tidak hanya menerima materi secara pasif, para peserta juga dibimbing langsung dalam pengefektifan sebuah legalitas usaha,” jelas Isnainiyah.

Sementara itu, nara sumber dari Tim Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama menyampaikan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, jumlah Pajak Final yang harus dibayarkan UMKM adalah sebesar 0,5% penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 Milyar dalam 1 (satu) tahun pajak. Ketentuannya adalah wajib Pajak perorangan bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 7 tahun. WP Badan seperti Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), dan Firma hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun. WP Perseroan Terbatas (PT) hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 3 tahun.

“Harap diingat bahwa PPh Final wajib dibayar pada tanggal 15 setiap bulan. Jika PPh sudah dilunasi, Anda akan mendapat tanda bukti berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun rumus penghitungan PPh Final UMKM adalah PPh Final = Omzet Bulanan X 0,5%,” tegasnya.

Jika usaha mengalami kerugian, negara memberikan keringanan berupa pembebasan pajak UMKM kepada Wajib Pajak yang dalam satu bulan tidak mendapatkan omzet atau mengalami kerugian. Hal ini semata merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap industri kecil agar dapat berkembang dan bersaing secara global, pungkasnya. (lis)