Caption Foto : Bupati Jombang saat memberikan KIS kepada Desa Kedung Otok Tembelang Karsaji

mediapetisi.net – Kartu Indonesia Sehat (KIS) Pemerintah Desa di Kabupaten Jombang mulai didistribusikan dan secara simbolis, Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyerahkan KIS kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Jombang 2021. Dihadiri Sekdakab Jombang Dr. Akh. Jazuli SH, MSi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sholahuddin Hadi Sucipto, S.STP., M.Si, Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Mojokerto diwakili oleh Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, Bagus Prihanto, SE, serta Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Jombang, Rizky Camellia Bibi. Bertempat di ruang Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang. Jumat (18/6/2021)

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab mengawali sambutannya memyampaikannya “Dengan Gotong Royong Semua Tertolong”. 

“Niatkan sodaqoh untuk ikut dan membayar BPJS,  jangan berharap untuk menerima pemanfaatannya. Itu artinya kita harus sakit. Niatkan untuk membantu orang lain, agar keluarga kita sehat”, tutur Bupati memotivasi para peserta BPJS.

Bupati Mundjidah menghimbau bagi kepala desa dan perangkat desa peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya masih memiliki tunggakan iuran sebagai peserta mandiri, hal itu tetap menjadi tunggakan yang bersangkutan sehingga tetap wajib dibayarkan. Dan bagi aparat desa  yang anggota keluarganya belum terdaftar sebagai peserta kartu BPJS, segera masukkan data keluarganya karena anggaran tersedia.

“Sedangkan Aparat Desa yang sudah menerima kartu BPJS Kesehatan, diingatkan untuk bisa menggunakan sesuai aturan. Meski demikian, Saya mendo’akan kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Jombang tetap sehat dan siap melaksanakan tugas, apalagi ditengah pandemi Covid-19 yang masih harus tetap diwaspadai, dengan tetap disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sholahuddin Hadi Sucipto, S.STP., M.Si, memaparkan bahwa iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan, dengan rincian 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh pekerja. Sehingga mulai awal tahun 2021 lalu semua Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah didaftarkan BPJS kesehatannya beserta keluarga (istri/suami dan 3 orang anak), jelasnya.  

Di tempat yang sama, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Jombang, Rizky Camellia Bibi, mengapresiasi atas terealisasinya Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan baik di Kabupaten Jombang. Program jaminan kesehatan merupakan program strategis nasional dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan serta pelayanan, baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit. Kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mutlak menjadi kewajiban seluruh penduduk Indonesia, tidak terkecuali bagi Kepala Desa dan perangkat desa.  

Berdasarkan regulasi yang berlaku, yaitu Perpres 82 tahun 2018, dinyatakan bahwa Perangkat Desa wajib dijaminkan program Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Permendagri Nomor 119 tahun 2019 dijelaskan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa mencakup Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan ke dalam program JKN-KIS. Ini merupakan program pemerintah sejak lama.

“Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Jombang yang didaftarkan sejumlah 3.132 peserta dan 5.418 anggota keluarga dengan total 8.550 (data Per Juni 2021). Hari ini dibagikan kartu peserta BPJS Kesehatan kepada 302 Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk semua desa se Kabupaten Jombang,” terangnya.

Selain itu, pada akhir Februari 2021 telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh desa terkait aplikasi E-DABU (Elektronik Data Badan Usaha). E-DABU adalah sistem atau aplikasi  yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan guna memudahkan badan usaha atau organisasi buat memproses pendaftaran, meng-update data, pembayaran iuran, dan lain-lain secara mandiri. Jadi setiap desa mendapat hak akses untuk penambahan peserta atau penonaktifan peserta serta cek tagihan desa melalui aplikasi tersebut, pungkasnya. (lis)