Caption Foto : Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang Miftahul Ulum saat pemaparan

mediapetisi.net – Memasuki Fase Catur Wulan kedua Tahun 2021, Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jombang melakukan rapat evaluasi pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Dr. H. Akh. Jazuli, S.H.,M.Si. Dihadiri Asisten, Kepala OPD dan Kabid. Penataan Ruang. Bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang. Jum’at (18/6/2021)

Ketua TKPRD Kabupaten Jombang Dr. H. Akh. Jazuli, S.H.,M.Si. menyampaikan bahwa rapat evaluasi tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui progres pelaksanaan pemanfaatan ruang serta dapat dimanfaatkan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pembangunan dan investasi di Kabupaten Jombang. 

“Selain itu kegiatan ini juga membahas serta mengevaluasi jenis kegiatan dan investasi yang telah dilaksanakan serta mengkolaborasikan dengan rencana tata ruang wilayah sampai dengan bulan April 2021,” terangnya.

Menurut Jazuli, evaluasi pelaksanaan pemanfaatan ruang bertujuan untuk mendorong percepatan realisasi investasi yang dilaksanakan pelaku usaha agar dapat segera melaksanakan kegiatannya dan berdampak terhadap perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Jombang, jelasnya.

Sementara dalam pembahasan rapat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang yang juga selaku Sekretaris TKPRD Kabupaten Jombang, Miftahul Ulum, S.T., M.Si. menyebutkan hasil pelaksanaan pemanfaatan ruang sampai dengan catur wulan pertama mencapai 41 kegiatan. Sedangkan jenis kegiatan yang dominan berupa perumahan dan industri serta perdagangan. Untuk sisanya berupa kegiatan pada sektor peternakan, sektor pariwisata serta menara telekomunikasi.

Menurut Ulum, kendala yang ada sampai saat ini yakni adanya beberapa peraturan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain peraturan daerah terkait tata ruang dan penataan menara telekomunikasi. Sehingga sampai saat ini revisi rencana tata ruang wilayah masih dalam tahap proses legislasi peraturan daerah. Sedangkan peraturan daerah terkait menara telekomunikasi juga perlu mendapatkan perhatian, mengingat perkembangan teknologi jaringan telekomunikasi sangat pesat. 

“Untuk itu, diperlukan penyesuaian mengingat perda menara telekomunikasi masih menggunakan asumsi teknologi jaringan 3G. sedangkan tahun ini jaringan 5G sudah bersiap diluncurkan sehingga kebutuhan ruang menjadi lebih sempit dan padat. Selain itu wilayah perbatasan banyak yang belum terlayani jaringan telekomunikasi dan perlu perhatian lebih untuk memastikan seluruh wilayah tercover jaringan,” pungkas Ulum. (lis)