Caption Foto : Perwakilan dari Cukai Kediri saat menyerahkan tali asih kepada Kades Kwaron

mediapetisi.net – Direktoral Jenderal Bea Cukai Kediri menggelar sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan dibidang Cukai dan kampanye gempur Rokok Ilegal di Kabupaten Jombang. Dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kominfo, Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Bhabinkamtibmas dan diikuti peserta dari pedagang rokok eceran. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan karena masih pandemi Covid-19. Bertempat di Balai Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Selasa (16/3/2021)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Budi Winarno ST. MSi kali ini diwakili Sekretarisnya Samsul Huda mengatakan, dengan adanya sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan dibidang cukai diharapkan masyarakat mengetahui ketentuan perundang – undangan di bidang Cukai serta paham dan mau memberantas rokok ilegal bersama pemerintah. Apabila masyarakat ikut bersinergi untuk membatasi peredaran rokok ilegal, secara tidak langsung juga membantu pemerintah dalam pendapatan Negara dari hasil Cukai

“Penyelenggaraan sosialisasi cukai dan gempur rokok ilegal ini tidak terbatasi oleh tempat dan waktu, akan tetapi tetap berada di beberapa wilayah kabupaten Jombang. Saya berharap kepada masyarakat setelah mengikuti sosialisasi agar bisa mensosialisasikan kepada saudara dan keluarganya terkait rokok ilegal. Karena peran serta masyarakat sangat penting dalam mensosialisasikan, agar masyarakat menghindari adanya rokok ilegal dan jika memproduksi rokok agar dilengkapi dengan pita cukai sehingga tidak menyalahi perundang undangan di bidang Cukai,” ungkapnya.

Sementara itu, Hendratno Argosasmito Pemeriksa Bea Cukai Muda Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Kediri menyampaikan dimasa pandemi Covid-19 tetap melakukan sosialisasi dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti membatasi peserta, tetap menggunakan masker, jaga jarak dan membatasi waktu sosialisasi karena memakai masker. Rokok ilegal merupakan rokok yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Cukai Kategori. Rokok ilegal adalah rokok yang diedarkan dijual atau ditawarkan tidak dilekati pita cukai. 

“Rokok Ilegal dikenal dengan istilah rokok polos atau rokok putihan, kedua rokok yang diproduksi oleh pabrik yang belum memperoleh NPPBKC dan yang ke-3 rokok yang diedarkan dijual atau ditawarkan dilekati pita cukai namun pita cukai nya palsu atau dipalsukan sudah pernah dipakai atau bekas tidak sesuai peruntukan misalnya pita cukai untuk rokok golongan Sigaret Kretek Tangan (SKT). Tetapi dilekatkan pada rokok dengan golongan Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga tidak sesuai tarif Cukainya dan tidak sesuai personalisasi misalnya pita cukai untuk perusahaan A tapi digunakan untuk perusahaan B,” terangnya.

Sedangkan obyek Cukai merupakan Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan hasil tembakau. Meliputi Sigaret, Cerutu,Rokok daun, Tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Bagi yang melangggar akan dikenakan pidana pelanggaran Cukai dan sanksi Denda. Rokok yang dibuat oleh pabrik yang belum memiliki NPPBKC melanggar pasal 50 UU No, 11 tahun 1995 Jo, UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai. Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Untuk Pidana denda paling sedikit 2 kali nilai Cukai, paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai Cukai

Pidana pelanggaran Cukai Rokok yang diedarkan, dijual, atau ditawarkan tidak dilekati pita cukai yang dikenal dengan istilah Rokok Polos atau Putihan melanggar pasal 54 UU no 11 tahun 1995 Jo UU no 39 tahun 2007 tentang cukai dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Dengan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai Cukai, paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai Cukai.

“Pidana pelanggaran Cukai rokok yang diedarkan dijual atau ditawarkan dilekati pita Cukai namun pita Cukai nya palsu atau dipalsukan sudah pernah dipakai atau bekas tidak sesuai dengan tarif Cukai dan atau hje yang seharusnya, melanggar pasal 55 UU no 11 tahun 1995 Jo UU no 39 tahun 2007 tentang cukai dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 8 (delapan) tahun. Dengan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai Cukai. Paling banyak 20 (duapuluh) kali nilai Cukai,” jelas Hendratno.

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi dana bagi hasil cukai hasil Tembakau dan pajak rokok sesuai UU no 39 tahun 2007 tentang cukai, pasal 66A ayat 1. penerimaan negara dari Cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku pembinaan industri pembinaan lingkungan sosial sosialisasi ketentuan dibidang Cukai dan atau pemberantasan barang kena Cukai ilegal.

“Program/kegiatan sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional untuk alokasi DBHCHT tahun 2021 sebesar 50% untuk Jaminan Kesehatan. Besaran Alokasi dana bagi hasil untuk masing masing kota/Kabupaten baik sebagai penghasil maupun lainnya diatur oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Yang di bawah Kementrian Keuangan untuk ditetapkan,” urainya.

Perlu diketahui, Capaian penerimaan Bea Cukai sampai dengan 31 Desember 2020. Bea Cukai target = 25,086 Trilyun. Realisasi = 26, 947 Triliyun, Bea Masuk = 6,2 Miliyar, Cukai = 26,941 Triliyun. Sehingga terjadi peningkatan di masa pandemi Covid 19. Tidak hanya itu, operasi pasar pun masih tetap dilakukan untuk mengantisipasi serta melakukan Saiber patrol yang memang sangat efektif dalam melakukan antisipasi peredaran rokok ilegal dan juga salah satunya narkoba. 

“Dengan adanya saiber patrol, tidak perlu melakukan turun lapangan namun hanya melihat di internet ada permintaan apa dan darimana dan sangat efektif dalam melakukan antisipasi peredaran rokok dan juga salah satunya adalah narkoba. Kita membuat saiber patrol karena biasanya ada transaksi tawar-menawar yang kemudian ditelusuri siapa yang minta transaksi setelah itu ditangani oleh tim saiber patrol kami ditambah juga kita punya informan informan yang memberikan informasi aktual dalam hal penanganan itu,” pungkas Hendratno. (lis)