Caption Foto : Para unjuk rasa saat berorasi di Kantor BLK Jombang

mediapetisi.net – Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan Aliansi Front Perjuangan Rakyat Bersatu (FPR-B) Kabupaten Jombang yang tergabung Sarbumusi (Serikat Buruh Muslim Indonesia), GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia), SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia), SPN (Serikat Pekerja Nasional), SBPJ (Serikat Buruh Plywood Jombang) dan FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) terkait penanganan permasalahan perusahaan dengan buruh yang dianggap lamban oleh pengawas ketenagakerjaan Propinsi Jatim yang berada di UPTD BLK Jombang. Selasa (10/11/2020)

Para unjuk rasa mendesak pegawai pengawas ketenagakerjaan agar segera menerbitkan semua penetapan kekurangan upah beserta hak lainnya dan menerbitkan Nota pemeriksaan. Selain itu juga mendesak Bupati dan DPRD Jombang agar melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jatim yang berada di UPT BLK Jombang dikarenakan telah berpotensi menciptakan situasi yang tidak harmonis dan tidak kondusif di Kabupaten Jombang.

Saat dilakulan mediasi, Perwakilan dari peserta aksi Lutfi Mulyono mengatakan kalau kedatangannya ingin menanyakan sejauh mana laporan yang sudah kita layangkan melalui pegawai pengawasan ketenagakerjaan Sub. Korwil Jombang. Karena laporan yang sudah diterima harusnya ada produk hukumnya dan ingin tau supaya permasalahan tidak berkelanjutan.

“Sedangkan Progres kerja Disnaker Provinsi Jatim amburadul dalam penyelesaian kasus tidak sesuai dengan urutan list laporan dan pengawas memiliki wewenang untuk menerima laporan tindak pidana perusahaan, tindak pidana ada 2 macam yaitu pidana kejahatan dan pelanggaran hak karyawan,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengawas Sub. Korwil IV Kabupaten Jombang Khafid menyampaikan bahwa untuk permasalahan dari SBPJ sudah di tindak lanjuti, tugas dari pengawas ketenagakerjaan itu adalah bidang pidana bukan perdata, untuk THR tidak ada pidananya tapi perdata, itu ranahnya hubungan perselisihan kerja di Disnaker Kabupaten Jombang.

“Kami sudah menjawab melalui surat kepada serikat, untuk permasalahan laporan gaji di bawah UMK itu baru pidana dan permasalahan sudah kita tindak lanjuti. Lami bekerja sesuai dengan aturan, dan kita akan bertanggung jawab, jika kurang puas silahkan melaporkan permasalahan ini ke mana saja kami siap mempertanggung jawabkannya. Sedangkan kasus karyawan PT Karya Mekar kami minim bukti, mohon dari pihak pelapor, silahkan dilengkapi bawa ke kami dan kami akan melaksanakan penghitungan,” terangnya. 

Setelah mediasi dihasilkan kesepakatan dan dilanjutkan penandatanganan resume yang intinya pihak Pengawas ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Jatim meminta waktu minimal 1 minggu dan maksimal 1 bulan untuk menyampaikan progres penanganan pengaduan permasalahan. (Ila)