Caption Foto : Sekretaris Komisi A DPRD Jombang saat diwawancarai

mediapetisi.net – Komis A DPRD Kabupaten Jombang melaksanakan hearing dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Jombang guna menyamakan persepsi. Dihadiri semua anggota komisi A, Ketua beserta segenap pengurus PPDI, Kepala Dinas DPMD, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Sosial bertempat diruang Komisi A DPRD Kabupaten Jombang. Jum’at (10/7/2020)

Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Jombang Kartiyono saat diwawancarai mengatakan hearing dilakukan guna menyamakan persepsi karena ada kegelisahan dari temen-teman perangkat desa dengan berubahnya PERPU no 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang no 2 Tahun 2020. Di dalam Undang-Undang tersebut salah satunya menyangkut tentang sumber-sumber keuangan Desa dari APBN ada sebuah kalimat yang seakan-akan di hapus yang sebenarnya tidak seperti itu.

“Terkait bantuan sosial, Saya harap Pemerintah Desa, Dinas terkait dan semua pihak melakukan konsep pengelolaan data serta melakukan update data secara berkala dan maksimal. Kemudian juga di Dukcapil secara konperhensif melakukan perbaikan dalam hal pelayanan data. Kemudian untuk Dinsos sudah menemukan pola yang cukup rasional dan terukur terkait pengelolaan data,” terangnya.

Selanjutnya pmerintah desa juga harus meningkatkan kinerja terkait tata cara pengelolaan data yang di akui juga oleh PPDI masih ada kelemahan dalam pengelolaan data secara tidak simultan terus menerus yang akhirnya menimbulkan keterkejutan psikologi. Contohnya masyarakat yang sebenarnya layak untuk mendapatkan bantuan tapi tidak kunjung mengurus, hal tersebut kedepannya menjadi pekerjaan rumah bersama seperti Pemerintah Desa, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Saya berharap, kedepannya PPDI supaya berkontribusi positif dalam hal pengelolaan data di pemerintahan desa, inovasi desa, inovasi kebijakan desa dan regulasi desa menuju desa mandiri,” harapnya.

Sementara itu, Teguh Wahyudi Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang di temui seusai acara hearing antara PPDI dengan Komisi A DPRD Kabupaten Jombang yang berlangsung di Ruangan Komisi A, secara garis besar setelah di sampaikan banyak hal ternyata dari pihak PPDI juga perlu evaluasi terkait dengan Undang-Undang no 2 Tahun 2020 dari Komisi A DPRD tidak di hapus tetapi kalaupun nanti ada penghapusan terkait dengan DD, kita tetap akan melakukan pergerakan gugatan.

“Sedangkan terkait bantuan sosial dengan adanya integritas pertemuan ini tadi segala permasalahan yang selama ini ada di Desa paling tidak ada solusinya dengan hearing ini. PPDI jadi tahu kalau Dinsos dan Dispendukcapil membuat inovasi, begitu juga dengan PPDI juga akan membuat inovasi seperti pendataan lewat Puskesos. Jadi kami sudah punya gambaran dan tinggal mengawal program-program untuk segera diimplementasikan ke Desa,” pungkasnya. (ica/yn)