Caption foto : Sekda, Kepala BNI didampingi kadinsos dan deputi perwakilan Bank Indonesia
mediapetisi – Sosialisasi dan edukasi bantuan sosial non tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dan agen yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah kabupaten Jombang Dr. Akhmad Djazuli. Bertempat di Ruang Bung Tomo Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang. Rabu (24/7/2019).
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Dr. Akhmad Djazuli menyampaikan pemerintah memandang perlu adanya program non tunai ini, karena dengan non tunai dapat menggerakkan ekonomi masyarakat juga menyehatkan perbankkan, karena mendidik masyarakat untuk menabung dan agar lebih efisien dan efektif. Dengan adanya e-warung terdapat transparansi, penghematan dan menghindari nilai kebocoran. Selain itu, perbankan lebih sehat karena transaksi keuangan lebih terjamin dan keamanan keuangan lebih terjaga.
“E-Warung dan KPM dalam bertransaksi harus saling tolong-menolong, e-warung harus ramah dalam melayani masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh e-warung. Selain itu, BNI dan Dinas Sosial juga harus saling memahami. Djazuli juga berharap semua saling bersinergi dan saling melengkapi sehingga menjadi satu kesatuan untuk mencapai kesuksesan,” ungkapnya.
Deputi Direktur Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Edhie Haryanto menyampaikan bahwa tujuan program tersebut untuk mendukung peran influsi keuangan dengan mengenalkan kepada masyarakat tentang perbankkan. Masyarakat Indonesia saat ini yang memiliki rekening hanya 38%, maka dari itu bantuan pangan menggunakan non tunai dan mengedukasi masyarakat. Edhie berharap sosialisasi ini tidak hanya dilakukan sekali tetapi terus-menerus agar lebih mengenal produk perbankan, salah satunya tentang kerahasiaan PIN yang dimiliki.
“Setelah menerima bantuan, masyarakat diharapkan agar dapat memanfaatkan buku rekening dengan belajar menabung di bank untuk pembangunan negara Indonesia. Transformasi bantuan non tunai ini merupakan upaya membudayakan masyarakat agar tidak menggunakan uang tunai dalam bertransaksi, sehingga lebih tepat waktu, tepat sasaran, tepat harga dan tepat kualitas, serta tepat administrasi, mengurangi resiko penyelewengan dan memperketat pengawasan penyaluran bantuan sosial, serta memberikan akses perbankkan. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Jombang dan meningkatkan indeks influsi keuangan,” tegasnya.
Kepala Dinas Sosial kabupaten Jombang, Muhammad Sholeh menjelaskan, bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan berupa barang, uang dan jasa kepada masyarakat yang rentan miskin terhadap masyarakat dan ekonomi yang dalam penerapannya terdapat 2 program pemerintah berupa bantuan sosial non tunia, yakni Program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) yang keduanya disalurkan melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) atau kartu kombo dan buku rekening yang diterbitkan/dicetak oleh himpunan bank negara mitra kementrian sosial republik Indonesia.
“PKH yang disalurkan oleh pemerintah setiap tribulan merupakan komponen bersyarat, diantaranya komponen anak sekolah, lansia, disabilitas dan ibu hamil sampai dengan per tribulan tahap ketiga. Saat ini data update dilingkup dinas sosial sejumlah 49.349 PKH dari 21 Kecamatan di Kabupaten Jombang. Sedangkan untuk program BPNT merupakan salah satu agenda didalam upaya untuk meningkatkan ekonomi rakyat dengan memberdayakan kios, warung, toko usaha kecil yang ada, sehingga dapat melayani transaksi secara elektronik melalui sistem perbankkan yang diharapkan BPNT juga dapat mendorong perilaku produktif masyarakat. Sampai bulan Juli 2019 terdapat 97.188 KPM dan pos pangan BPNT dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang,” pungkasnya. (rin)
