Caption foto : ketua MPR RI bersama ketua DPC. kades dan peserta sosialisasi
JOMBANG :MPR RI gelar Sosialisasi 4 pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka tunggal Ika) yang diadakan di 2 tempat dalam satu hari, yaitu di Balai Desa Bulurejo, Diwek dan di Balai Desa Mlaras, Sumobito. Selasa (22/1/2019).
Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat Anggota Komisi IV Drs. H. Guntur Sasono, M. Si ketika diwawancarai mengatakan tugasnya untuk menjalankan dan menegakkan ideologi bangsa Indonesia. Jika dikomisi IV juga bertugas untuk mengontrol bantuan yang sudah diberikan oleh komisi IV, untuk dilakukan peninjauan terkait bantuan yang sudah diberikan, apakah dilaksanakan dan dirawat dengan baik untuk kepentingan bersama atau tidak.
“Sosialisasi ini, dapat diketahui bahwa rakyat banyak yang belum mengetahui isu-isu yang ada dalam desa tersebut, rakyat juga baru mengetahui bahwa berita hoax itu digunakan orang lain dalam menghancurkan pihak musuh atau pihak lain, rakyat juga baru mengerti ada ideologi komunis yang coba untuk dihidupkan kembali dan rakyat juga baru mengerti bahwa banyak kebutuhan pokok yang masih impor dari acara sosialisasi ini,” tutur Guntur.
Menurut Guntur, melalui sosialisasi tersebut digunakan untuk membangkitkan kembali kebanggaan dan kepercayaan masyarakat pada negara dan bangsa, sehingga rakyat menjadi tidak takut dan tidak tergerus mentalnya, karena adanya nilai-nilai asing yang masuk di Indonesia yang disebut perang asimetris, sehingga mengakibatkan rakyat lengah dan tidak tau, serta tergerus dan tidak percaya kepada pemerintah yang akan berdampak untuk saling menghancurkan antara pemerintahan dan rakyat dan membuat negara hancur.
“Kami berharap kedepannya nanti dari hasil sosialisasi ini rakyat memiliki keteguhan, keimanan dan ketegaran dalam kehidupam berbangsa dan bernegara,” harapnya.
Ketua komisi D DPRD kabupaten Jombang, Muhammad Syarif Hidayatullah yang akrab disapa dengan Gus Sentot menambahkan, terkait dengan kesehatan masyarakat yang sudah memiliki kartu BPJS kesehatan jangan masuk menggunakan jalur umum, namun ketika pembayaran meminta untuk pengurusan BPJS, jika diawal sudah tidak sanggup untuk pembayaran rumah sakit, lebih baik diawal langsung menggunakan BPJS kesehatan, namun bagi yang belum memiliki dapat mengajukan ke kepala desa untuk pengurusan KJS (Kartu Jombang Sehat) yang prosesnya selama 2×24 jam.
“Untuk masalah pendidikan, bagi yang ingin mendapatkan ijazah paket, bisa mendaftar dan gratis, karena saat ini banyak masyarakat yang dahulu tidak sekolah tetapi karena tuntutan pekerjaan harus mendapatkan ijazah yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pekerjaannya,” ungkapnya.
Selain itu, rencana kedepannya nanti akan diberikan modal untuk ibu-ibu yang mau memelihara ikan, untuk memberikan kesibukan kepada para ibu-ibu yang bermanfaat dan dapat menghasilkan. Untuk pelatihan nantinya akan bekerjasama dengan pihak terkait untuk kedepannya, pungkas Gus Sentot. (rin/yun)
