Caption Foto : Kabid. Kesehatan Masyarakat dr. Wahyu saat pemaparan
mediapetisi.net – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Kesehatan menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi/Sosialisasi Program Kerja Pokjanal Posyandu Kabupaten Jombang. Dihadiri Perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsii Jawa Timur, Kabid Kesehatan Masyarakat beserta Jajarannya dan diikuti Ketua TP-PKK Kecamatan, Perwakilan Organinasi Wanita serta Tenaga Promkes Puskesma se-kabupaten Jombang. Bertempat di Ballroom Hotel Yusro Jombang. Rabu (7/6/2023)
Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Ida Maghfir ketika diwawancarai mengatakan sosialisasi tersebut untuk melebarkan formasi pada posyandu dan pendekatan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Kedepan tidak ada posyandu salah program tetapi, posyandu berdasarkan sasaran. Mulai dari pelayanan, dari sasaran balita, ibu hamil menyusui, sasaran para anak sekolah, pra remaja, kemudian pada usia produktif dan usia lansia
Menurut Ida, selama ini tidak ada posyandu yang tidak aktif. Istilah aktif dan aktif tersebut berdasarkan program, jika dalam pelayanan masyarakat tidak menggunakan istilah aktif dan tidak aktif tetapi strata. Strata mempunyai beberapa tingkat diantaranya, strata pratama, strata madya, purnama mandiri. Di kabupaten Jombang sudah tidak ada posyandu yang pelayanannya dinilai strata pratama, dan sudah banyak posyandu yang strata purnama mandiri.
“Harapan saya, kegiatan ini dapat ditindaklanjuti ke jenjang pelatihan ditingkat provinsi. Tingkat kabupaten akan melatih puskesmas tenaga promkesnya juga kepada kader. Tidak hanya itu, kader akan semakin bagus kompetensi, mempunyai standarisasi kompetensi yaitu 25 kompetensi kader yang dilatih. Dimana suatu puskesmas akan mendampingi 1 posyandu tersebut. Nantinya, kader akan dilatih 25 kompetensi diberikan tanda kecakapan dan diberikan pelayanan kesehatan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dr. Wahyu Sriharini menyampaikan Posyandu (Pos pelayanan terpadu) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar yang pelaksanaannya dapat disinergikan dengan layanan lainnya sesuai potensi daerah.
Salah satunya kegiatan sosial dasar di posyandu adalah upaya kesehatan masyarakat seperti kesehatan ibu dan anak (KIA), keluarga berencana (KB), imunisasi, gizi pendidikan pola hidup sehat. 270 juta lebih penduduk Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan primer berkualitas dan 300.000 lebih unit penyedia layanan kesehatan primer dengan fasilitas SDM standarsasi, serta 100% wilayah dan kondisi serta penduduk termometer secara berkala.
“Sehingga posyandu dapat menjadi center of excellence artinya pusat pelayanan yang terintegrasi, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, semakin diminati oleh warga, serta mengharapkan agar pemerintah mampu memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya. Kualitas dan pelayanan posyandu kini ditingkatkan agar dapat memberikan layanan dasar masyarakat yang terintegrasi. Terintegrasi di sini maksudnya bukan lagi hanya untuk bayi tapi juga hingga orang lanjut usia,” jelas dr. Wahyu.
Sedangkan Integrasi layanan primer (ILP) merupakan upaya untuk mengkoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang esensial dalam mewujudkan pelayanan yang komprehensif, berkesinambungan dan berkualitas. fokus transformasi layanam primer adalah mengintegrasikan layanan kesehatan primer sesuai siklus hidup manusia melalui upaya promotif dan preventif.
“Hal tersebut dilaksanakan oleh Puskesmas dan jejaringnya. Selanjutnya pelayanan kesehatan tersebut didekatkan kepada masyarakat sampai tingkat Dusun atau RW sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Maka posyandu prima (integrasi dari pustu dan puskesdes) akan tersedia di setiap desa dan posyandu di tingkat Dusun atau RW,” terang dr. Wahyu.
Lanjut dr. Wahyu, saat ini situasi kesehatan setiap desa dapat dipantau melalui dasbor yang dibuat berdasarkan pemantauan wilayah setempat (PWS). Layanan kesehatan diberikan berdasarkan siklus hidup manusia, dan terbagi menjadi 4 cluster yaitu cluster 1 manajemen, cluster 2 ibu dan anak remaja, cluster 3 usia produktif dan lansia, cluster 4 penanggulangan penyakit menular.
“Rencana tindak lanjut seperti penguatan Pokjanal posyandu tingkat kecamatan, bimtek bercanda posyandu tingkat kecamatan atau Pokja posyandu desa, fasilitasi SK, Perdes LKD Posyandu, fasilitasi pembentukan Pokja posyandu tingkat desa, sosialisasi ILP di tingkat desa atau kelurahan dan Dusun/RT / RW, identifikasi kebutuhan pelaksanaan posyandu prima dan posyandu,” pungkas dr. Wahyu. (iin)
