Caption Foto : Komisi C saat dengar pendapat dengan Dinas PUPR Jombang membahas efisiensi anggaran
mediapetisi.net – Komisi C DPRD Jombang mulai melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satunya melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jombang yang digelar Rabu 20 Mei 2026.
“Komisi C dan Dinas PUPR menggelar RDP membahas anggaran 2027 pemeliharaan infrastruktur terancam anggaran PUPR tinggal Rp 60,1 Miliar. Setelah sebelumnya mengalami pemangkasan signifikan, total anggaran yang semula diproyeksikan mencapai Rp 64,8 miliar kini kembali turun menjadi Rp 60,1 miliar,” terang Ketua Komisi C DPRD Jombang M Zahrul Jihad.
Menurut Zahrul Jihad, kebijakan efisiensi anggaran menjadi langkah yang tidak bisa dihindari dan harus dilakukan semaksimal mungkin. Tambahan efisiensi sebesar Rp 4,7 miliar dilakukan setelah sebelumnya terdapat rencana pemangkasan sebesar Rp 2 miliar.
“Awalnya efisiensi sekitar Rp 2 miliar, kemudian ditambahkan lagi menjadi Rp 4,7 miliar. Jadi total anggaran tahun 2027 sekitar Rp 60,1 miliar,” ujarnya.
Efisiensi juga menyasar anggaran pemeliharaan infrastruktur. Namun, perbaikan nantinya akan diprioritaskan pada kondisi yang benar-benar mendesak. Tingkat kerusakan di lapangan tidak semuanya memiliki tingkat urgensi yang sama sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap skala prioritas.
“Kalau memang kerusakan yang sifatnya urgent akan diprioritaskan. Tapi kalau kerusakan yang tidak terlalu mengganggu, sementara bisa ditunda dulu,” jelas Zahrul Jihad.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Jombang Imam Bustomi mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan bersama Komisi C DPRD Jombang, terdapat tambahan efisiensi anggaran sebesar Rp 4,7 miliar.
Penurunan anggaran sebenarnya sudah terjadi cukup besar sejak awal. Pada 2026, anggaran Dinas PUPR masih berada di angka Rp 111 miliar. Namun pada 2027 mendatang, anggaran tersebut turun sekitar 40 persen menjadi Rp 64,8 miliar.
“Setelah RDP dengan Komisi C, kembali ada efisiensi anggaran sehingga total menjadi sekitar Rp 60,1 miliar,” ujarnya.
Bustomi mengakui kondisi tersebut berpotensi memengaruhi program pemeliharaan infrastruktur di Kabupaten Jombang. Sebab dengan anggaran yang semakin terbatas, pihaknya harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan.
“Kami memastikan program-program yang dianggap tidak mendesak akan menjadi prioritas efisiensi agar layanan dasar tetap berjalan. Tentu akan berpengaruh terhadap pemeliharaan infrastruktur yang ada. Tapi kami akan mengoptimalkan efisiensi pada program-program yang benar-benar tidak urgent,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) terkait efisiensi terhadap program hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan.
“Sebelumnya masing-masing kecamatan memiliki alokasi program sekitar Rp 1 miliar yang masuk dalam usulan pembangunan. Kami akan koordinasikan lagi dengan TPAD terkait hasil Musrenbang tersebut,” pungkas Bustomi. (yn)
.
