Caption Foto : Didampingi Wagub Emil, Gubernur Khofifah saat memberikan penghargaan JDIH kepada Ketua DPRD Jombang
mediapetisi.net – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Tahun 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Selasa (20/5). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penganugerahan JDIH Award kepada anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di wilayah kerja Provinsi Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta perwakilan pemerintah daerah dari seluruh wilayah Jawa Timur itu. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, serta Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN BPHN, Saefur Rochim yang didampingi Kadiv P3H, Titik Setiawati.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan penghargaan JDIH Award sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di daerah. Penghargaan diberikan secara simbolis oleh Gubernur Khofifah, didampingi Kakanwil Kemenkum Jatim dan Kepala Pusat JDIHN BPHN.
Pemerintah daerah yang menerima penghargaan antara lain Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Gresik, Tuban, Nganjuk, serta Pemerintah Kota Surabaya. Sementara itu, penghargaan juga diberikan kepada Sekretariat DPRD dari lima kabupaten/kota, yakni Sekwan Kabupaten Malang, Banyuwangi, Gresik, Jombang, dan Kota Madiun.
Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, menyampaikan bahwa penganugerahan ini menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan layanan informasi hukum di daerah.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pengelolaan JDIH terus diperkuat demi mendukung keterbukaan informasi dan literasi hukum masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bangkit bersama menghadapi tantangan global yang kompleks, mulai dari gejolak ekonomi hingga perubahan iklim. Mengusung tema “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat”, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya kebangkitan kolektif yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan bertujuan menciptakan keadilan serta kesejahteraan bersama.
“Di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, Jawa Timur harus menjadi contoh kebangkitan yang kokoh, tumbuh dari semangat gotong royong dan kesadaran kolektif,” ujar Khofifah.
Khofifah menegaskan bahwa berbagai program strategis Pemprov Jatim terus diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan rakyat. Fokus utamanya mencakup pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
“Dari Jawa Timur, kita tunjukkan bahwa kesadaran kolektif adalah kunci melewati masa-masa sulit dan menyongsong masa depan yang lebih baik,” terangnya.
Upacara ini juga diwarnai dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Pemprov Jatim dan 14 RSUD milik provinsi dalam upaya membangun sistem pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Khofifah, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Kepala Dinas Kesehatan Jatim Erwin, serta para direktur rumah sakit.
“Ini adalah wujud kebangkitan tata kelola yang merefleksikan komitmen membangun sistem layanan kesehatan yang profesional dan bebas dari praktik korupsi,” tegas Khofifah.
Langkah ini juga menjadi bagian dari implementasi program Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK, yang menilai dan mendorong kinerja pencegahan korupsi di daerah. Enam poin utama dalam pakta integritas tersebut mencakup komitmen antikorupsi, transparansi, objektivitas, dan kesiapan menerima sanksi bila terjadi pelanggaran.
Sebagai bagian dari peringatan Harkitnas, Pemprov Jatim juga memberikan penghargaan kepada lima kabupaten/kota serta lima sekretariat DPRD terbaik dalam pengelolaan jaringan telekomunikasi, pungkasnya. (hms/yn)
