Caption Foto : Dandim 0814 Jombang saat pimpin Upacara HUT TNI ke 78
mediapetisi.net – Upacara Peringatan HUT TNI ke – 78 tahun 2023 dengan tema “TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi Untuk Indonesia Maju” dipimpin Dandim 0814 Jombang Letkol Kav. Devid Eko Junanto., S.I.P. Dihadiri Pj Bupati Jombang, Dansatrad 222 Ploso, Ketua DPRD,
Kapolres, Kajari, Ketua PN, Ketua PA, Sekretaris Daerah, Asisten 1, Kepala Dishub dan Kepala Satpol-PP. Bertempat di Makodim 0814 Jombang. Kamis (5/10/2023)
Dandim 0814 Jombang Letkol Kav. Devid Eko Junanto dalam amanatnya menyampaikan, upacara peringatan HUT TNI ke – 78 tahun 2023 dilaksanakan untuk mengenang momentum dimana pada tanggal 05 Oktober 1945 TNI dilahirkan. Untuk memaknai Hari Ulang Tahun ke-78 TNI pada hakikatnya merupakan waktu yang tepat untuk kita merefleksikan dan mengevaluasi kembali peran, fungsi, dan tugas utama TNI. Hal ini dimaksudkan agar TNI mampu memotivasi diri dan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya sebagai komponen utama dalam pertahanan negara.
“Tema pokok pada peringatan HUT Ke-78 TNI Tahun 2023 ini TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi Untuk Indonesia Maju. Tema ini mencerminkan integritas TNI sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia yang bekerja untuk kepentingan bersama dan kemajuan bangsa,” terangnya.
Sedangkan sikap mutlak bagi prajurit TNI dituntut untuk netral diantaranya sikap tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun beserta pasangan calon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
“Keluarga Prajurit TNI yang memiliki hak pilih (hak individu selaku warga negara), dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih. Tidak memberikan tanggapan, komentar dan mengupload apapun terhadap hasil guick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survey,” jelas Dandim.
Selain itu, dapat menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak, dan memberi dukungan partai politik beserta pasangan calon yang diusung.
“Sebagai seorang prajurit TNI, kita bertanggung jawab untuk mengawal demokrasi Indonesia demi menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban. TNI harus memastikan bahwa Pemilihan Umum Tahun 2024 dan proses lainnya berjalan dengan baik, bebas dari gangguan serta sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi,” tegas Dandim. (yr)
