Caption Foto : Bupati Mundjidah didampingi Kepala Bappeda Danang saat diwawancarai awak media
mediapetisi.net – Pemerintah kabupaten Jombang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) gelar Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Jombang tahun 2024-2026 dibuka Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab. Dihadiri Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Pimpinan Perguruan Tinggi, pimpinan dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan LSM, ormas, organisasi profesi dan organisasi perempuan. Bertempat di ruang Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang. Jum’at (27/01/23)
Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab menyampaikan, Pilkada serentak tahun 2024 merupakan amanah dari undang-undang nomor 10 tahun 2016 sejumlah daerah otonomi tidak memiliki kepala daerah. Karena masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau tahun 2023. Untuk mengisi kekosongan kepala daerah diisi dengan pejabat Bupati sampai dengan adanya pelantikan Bupati dan wakil Bupati hasil Pilkada tahun 2024.
“Guna menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Dalam Negeri menyusun instruksi Mendagri nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam instruksi Mendagri tersebut. Bupati sebagai kepala daerah masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024 sampai 2026 disebut dengan rencana pembangunan daerah RPD Kabupaten Jombang 2024 sampai 2026,” terangnya.
Selain itu, Mendagri memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah 2024 sampai 2026. Merespon ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang telah menyusun rencana awal rencana pembangunan daerah Kabupaten Jombang pada Tahun 2022 lalu.
“Kali ini kita selenggarakan forum konsultasi publik sekaligus expose rancangan awal rencana pembangunan daerah tahun 2024 sampai 2026. Bertujuan untuk mendapatkan saran masukan dari stakeholder dan masyarakat sekaligus mengidentifikasi isu strategis daerah untuk diselenggarakan dengan arah kebijakan di tingkat provinsi maupun nasional,” ungkapnya.
Untuk saat ini masih menghadapi permasalahan perlu mendapatkan tindak lanjut seperti, kondisi jalan yang masih belum mantap masih sekitar 70% saja yang betul-betul mantap atau kurang 30% lagi dari total 12.00 KM jalan yang menjadi kewenangan daerah masih dalam kondisi perlu perbaikan, Infrastruktur belum maksimal contohnya jaringan irigasi tidak teraliri air afur sungai yang meluap pada saat musim penghujan. Pertumbuhan ekonomi belum maksimal, angka stanting masih diangkat 7,516 anak. Juga banjir di lahan pertanian dan permukiman penduduk di wilayah Mojoagung dan Mojowarno.
Selain itu, permasalahan tersebut tidak kalah pentingnya ke depan adalah isu resesi global tahun 2023. Untuk itu, perlu adanya perhatian dan dukungan dari stakeholder agar bersama-sama melakukan terobosan serta inovasi dengan merumuskan kebijakan daerah sebagai landasan pemikiran bersama harus dituangkan dalam RPP 2024 sampai 2026 dari pencermatan terhadap beberapa permasalahan tersebut. Selanjutnya dirumuskan tema pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2024 sampai 2026, yakni meningkatkan daya dukung infrastruktur berkelanjutan mendorong industri agrobisnis dan pembangunan wilayah.
Sedangkan tujuan pembangunan 3 tahun kedepan, diantaranya meningkatkan tata kelola pemerintah profesional, akuntabel, inovatif, transparan ,dan efektif. Juga penyelenggaraan digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM unggul dan berdaya saing. Pembangunan tersebut akan diimplementasikan pada arahan kebijakan tahunan seperti tahun 2024 adalah meningkatkan daya dukung infrastruktur berkelanjutan mendorong industri agrobisnis dan pembangunan wilayah tahun 2025.
Tidak hanya itu, Beberapa kegiatan nyata dapat dilaksanakan dalam mencegah masalah tersebut dengan tetap memperhatikan kecukupan anggaran hingga tahun 2026 adalah melaksanakan pelebaran berbagai ruas jalan kabupaten, melaksanakan normalisasi afur membangun waduk, dan pembangunan jaringan irigasi tersier, melaksanakan fasilitas pusat pertumbuhan ekonomi.
“Selanjutnya pembangunan jalan menuju pusat pariwisata, membangun pasar membangun sentral PKL serta membangun beberapa fasilitas pendukung pelayanan publik, seperti pembangunan kantor kecamatan sudah tidak representatif, pembangunan RSUD Jombang, dan Pembangunan Gedung DPRD Jombang. Kami berharap forum konsultasi publik dapat menghasilkan perencanaan pembangunan terbaik untuk mewujudkan pemerintah pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang,” pungkas Bupati Mundjidah. (iin)
