Caption Foto : Bupati Jombang saat memukul gong sebagai tanda dibukanya Bimtek RPD 2024 – 2026
mediapetisi.net – Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023, diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
Untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang, pada 30 September-01 Oktober 2022 bertempat di Universitas Negeri Yogyakarta menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dibuka oleh Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab.
Dihadiri, Ketua DPRD Kabupaten Jombang; Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II (Jawa Bali) Kemendagri, Drs. Bob F Sagala, Perwakilan dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, Mar’atus Sholihah, tim akademisi dari Universitas Trunojoyo Madura, Sekretaris Daerah beserta Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, Perencana Ahli Muda dan Kasubbag Penyusun Program di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.
Kepala Bappeda Kabupaten Jombang Danang Praptoko menyampaikan bahwa sebagai implikasi dari Pilkada Serentak tahun 2024 yang merupakan amanah dari Undang-Undang 10 Tahun 2016, sejumlah daerah otonom tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023. Dalam pasal 201 ayat (9) menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan (lanjutan) Kepala Daerah, diisi dengan Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati sejak tahun 2022 sampai dengan pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak tahun 2024.
“Menindaklanjuti hal tersebut Menteri Dalam Negeri menyusun Instruksi Mendagri 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022. Inmendagri tersebut juga berlaku pada daerah yang masa jabatan Kepala Daerah akan habis pada tahun 2023 mendatang. Dalam Instruksi Mendagri tersebut, Bupati yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten tahun 2024-2026,” terangnya.
Dari arahan Bupati Jombang serta saran masukan dari Ketua DPRD Kabupaten Jombang, juga materi yang dipaparkan Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II (Jawa Bali) Kemendagri, Drs. Bob F Sagala), Perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur, Mar’atus Sholihah dan narasumber lainnya diharapkan dapat menjadi sebagai bahan telaah didalam Bimbingan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang tahun 2024-2026,” tandas Danang.
Sementara itu, Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan pentingnya kick of meeting Penyusunan RPD Kabupaten Jombang. Bimtek penyusunan RPD dan Renstra PD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 perlu dilaksanakan sehingga terbentuk arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Jombang selama periode tahun 2024-2026.
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 kita bersama perlu memperhatikan. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas Nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024; visi yang diusung Bapak Presiden dan Wakil Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dengan 5 arahan Presiden yakni yakni Pembangunan SDM, Pembangunan; Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi;
Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi,” jelasnya.
Selain itu, juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, yakni sesuai Visi Gubernur dan Wakil Gubernur “Masyarakat Yang Adil Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”.
Memperhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2025, dimana visi yang menjadi landasan kita adalah: Kabupaten Jombang Sebagai Sentra Agribisnis di Jawa Timur tahun 2025”. Bupati berharap capaian program yang sudah masuk RPJMD untuk dilanjutkan dalam RPD 2024-2026.
“Oleh karenanya, dalam proses menyusun RPD tahun 2024-2026, saya minta semua pimpinan dan aparatur di perangkat daerah untuk berpikiran terbuka, memiliki visi kedepan, terintegratif dan inovatif. Perangkat daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur. Penyelenggaraan pembangunan akan lebih terarah, terukur dan akuntabel,” pungkasnya. (lis)
