Caption Foto : Ketua Fraksi PKS Rochmad Abidin

mediapetisi.net – Fraksi PKS Jombang menolak kebijakan kenaikan harga BBM yang membuat rakyat makin susah di saat masyarakat berusaha bangkit pasca pandemi Covid-19. Karena kebijakan Pemerintah yang menaikkan Bahan Bakar Minyak seperti Pertalite dan Solar sangat merugikan rakyat.

“Pemerintah tidak berempati terhadap kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pasca pandemi. Apalagi saat ini sedang terjadi krisis pangan dan harga sembako juga mulai naik. Sehingga saat BBM bersubsidi dinaikkan, harga akan semakin tak terkendali,” terang Rochmad  Abidin Ketua Fraksi PKS Jombang saat dikonfirmasi. Rabu (7/9/2022)

Menurut Rochmad, Pemerintah tidak punya sikap bijak dan rasa empati untuk menaikkan BBM yang akan mempunyai efek domino. Karena rakyat sudah berkali-kali terpukul dengan berbagai kondisi yang makin menghimpit rakyat seperti harga minyak goreng yang melambung tinggi tak terkendali.

“Belum selesai harga minyak goreng yang melonjak, harga telur meroket. Kini seluruh masyarakat semakin terpukul dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi. Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir angkot dan truk, buruh dan pekerja, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit. Terpukul ekonominya dan sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi,” jelasnya.

PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi. Kenaikan solar sebesar 26 persen lebih, akan membuat perbekalan lebih dari 50 persen. Kenaikan harga BBM bersubsidi, tentu akan menyebabkan terjadinya inflasi terutama di sektor pangan. Selanjutnya jika kenaikan pertalite dari Rp 7.650/liter menjadi Rp 10.000/liter atau sebesar 30 persen, maka bisa diasumsikan inflasi akan naik sebesar 3,6 persen. Sehingga angka kemiskinan dan pengangguran berpeluang meningkat.

“Setiap kenaikan 10 persen BBM bersubsidi, inflasi bertambah 1,2 persen. Jika pada Juli 2022 inflasi mencapai 4,94 persen, maka angka inflasi akhir tahun bisa menembu 7-8 persen. Kondisi ini akan memukul kehidupan rakyat yang daya beli dan konsumsi akan semakin melemah,” urai Rochmad.

Sedangkan besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 24,17 Triliun yang diberikan, tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat akibat dampak pandemi dan angka inflasi yang sudah tinggi.

“Belum lagi masih ada 2 jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya belum jelas di Kementerian Sosial. Banyak data yang tidak akurat, juga ada ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran, hingga persoalan terjadinya korupsi, yang nilainya fantastis. Untuk itu, kami menyatakan sikap meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi,” tukas Rochmad. (lis)