Caption Foto : Kepala Dinas PPKB dan PPPA saat diwawancarai
mediapetisi.net – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang menggelar Workshop pemutakhiran basis data keluarga Indonesia tahun 2022. Dihadiri oleh Manager data, penyuluh KB di 17 kecamatan, supervisor yang diambil 154 desa sebagai sampling. Bertempat di ruang Bung Tomo kantor Pemkab Jombang. Senin (05/09/22)
Kepala dinas DPPKB PPPA kabupaten Jombang dr. Puji Umbaran ketika diwawancarai mengatakan workshop pemutakhiran basis data keluarga Indonesia tahun 2022 dilakukan pendataan di 17 kecamatan, 154 desa, sebagai sampling. Oleh kementerian juga sudah ditunjuk agar segera melaksanakan dalam waktu 2 bulan ini, 1 September sampai dengan 31 Oktober 2022.
Lanjut Puji, tentang isi data tersebut sama dengan PK21 hanya saja di-update semuanya. Salah satu isi terpenting adalah stunting, jadi keluarga yang berpotensi terjadinya stunting baik pada remaja, anak-anak, maupun bayi yang akan lahir. Bertujuan untuk membuat perencanaan yang bagus ditahun berikutnya dalam rangka melakukan intervensi agar stunting bisa diturunkan dengan maksimal.
“Selain itu, memberikan bekal kepada semua peserta, baik manager data maupun supervisor. Agar nanti bisa mengawal para pelaku pemutakhiran data ini, dengan baik. Karena nanti akan dilakukan rill time, jadi mereka nanti harus mengisi aplikasi yang telah disediakan oleh kementerian. Dan setiap keluarga yang didata otomatis langsung masuk ke aplikasi tersebut,” terangnya.
Sehingga hasil data valid, dan rill time sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis). Ada anggaran dari kementerian memang tidak besar, tetapi anggaran tersebut akan disampaikan langsung dari kementerian.
Kita hanya mengelola surat pertangungjawaban yang akan ditransfer ke rekening mereka masing-masing. Tiap keluarga yang didata anggarannya kurang lebih sekitar 4.000 per KK. Nantinya akan ada proporsi dengan pelaku, manager, dan supervisor.
“Harapan saya, teman-teman bisa mengikuti dengan maksimal dan baik supaya data-data yang disuguhkan adalah data-data yang rill. Karena bagaimanapun juga ketika data itu tidak rill tentu intervensi tidak maksimal. Dan hasil yang diharapkan juga pembangunan perbaikan keluarga sejahtera akan ada hambatan,” pungkas Puji. (iin)
