Caption Foto : Bupati Jombang bersama peserta Musrenbang Kabupaten 2022
mediapetisi.net – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Jombang tahun 2022 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang tahun 2023 dibuka oleh Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab. Dihadiri Wabup, Ketua DPRD, Kajari, Kapolres, Dandim 0814, Perwakilan Dansatradar 222 Ploso, Pimpinan Instansi Vertikal dan BUMN, Perwakilan dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakorwil, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Direktur BUMD, Ketua TP-PKK, Camat dan Ormas. Bertempat di ruang Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang. Rabu (23/3/2022)
Bupati Mundjidah menyampaikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan diupayakan dapat diwujudkan sampai dengan akhir tahapan perubahan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2023. Tingkat keberhasilan program RPJMD sangat tergantung pada perangkat daerah. Untuk itu, Perangkat Daerah harus konsisten dengan target capaian kinerja dan sasaran pembangunan yang ingin di capai.
“Kami berharap semangat serta inovasinya dalam proses pembahasan Musrenbang harus lebih baik, sehingga dapat menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 yang lebih baik dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Jombang secara luas. Hal yang bisa dijadikan pelajaran pada tahun 2021 dan 2022 ini, anggaran APBD yang masih diarahkan untuk penanganan kesehatan akibat covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi,” harapnya.
Oleh karena itu, terobosan-terobosan pada sektor pelayanan publik terus dilakukan, yakni dengan upaya digitalisasi proses pelayanan publik sampai tingkat desa, dengan didukung fitur-fitur berbasis android yang mengarah kepada smart city dan smart village. Pembangunan di bidang infrastruktur juga memerlukan perhatian khusus peningkatan jalan ke pusat-pusat sentra ekonomi dan wisata, upaya penerapan inovasi guna peningkatan produk unggulan daerah, produktivitas serta nilai tambah sektor pertanian, peternakan dan perikanan.
Menurut Bupati Mundjidah, capaian indikator makro Kabupaten Jombang tahun 2021 mengalami perkembangan yang cukup positif dengan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi diantaranya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang tahun 2020 terkontraksi sebesar -1,98% dan tahun 2021 meningkat sebesar 3,24% namun angka tersebut masih lebih rendah dibanding dengan angka pertumbuhan ekonomi jawa timur tahun 2021 sebesar 3,54%
Pada tingkat pengangguran terbuka di kabupaten jombang mengalami penurunan sebesar 0,39 point, dari tahun 2020 sebesar 7,48% (tujuh koma empat puluh delapan persen) menjadi sebesar 7,09% (tujuh koma sembilan persen) pada tahun 2021. Angka kemiskinan kabupaten Jombang mengalami kenaikan sebesar 0,52% yakni pada tahun 2020 sebesar 9,48% menjadi sebesar 10% pada tahun 2021. Indeks pembangunan manusia tahun 2021 sebesar 73,48% atau meningkat 0,48 poin dibandingkan tahun 2020 sebesar 72,97% dengan status tinggi capaian, masih lebih tinggi dibandingkan capaian indeks pembangunan manusia provinsi jawa timur tahun 2021 sebesar 72,29%.
Untuk rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2023, peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan sasaran pembangunan yakni percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian dan pemerataan pembangunan, eningkatan kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan serta penanggulangan pengangguran, mendorong pemulihan dunia usaha serta percepatan pembangunan digital dan infrastruktur konektivitas.
Selaras dengan beberapa isu strategis nasional tersebut, marilah kita mencermati beberapa isu strategis dan permasalahan yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan program pembangunan di Kabupaten Jombang tahun 2023. Sedangkan tema pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2023 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sektor Unggulan,” papar Bupati Mundjidah.
Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Jombang Danang Praptoko Musrenbang Kabupaten Jombang tahun 2022 merupakan rangkaian akhir dari proses dan tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023 yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu Musrenbang di tingkat Desa, tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Forum Gabungan Perangkat Daerah. Tahun 2023 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari Kepemimpinan Bupati bersama Wakil Bupati Jombang Sumrambah dalam perubahan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023.
“Penyusunan anggaran Musrenbang tahun 2022 yang rencana kebijakan anggaran tahun 2023, agenda kita fokus kepada pembangunan infrastuktur yang ada di wilayah Kabupaten Jombang ksusus yang ada di Kecamatan dan Desa. Kepada para undangan yang hadir dapat menyampaikan usulan – usulan, ide dan kesepakatan dalam penyampaian Rancana Musrenbang di tahun 2023,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi menyampaikan pokok – pokok pikiran DPRD ini adalah merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. DPRD berharap dalam Forum Musrenbang ini bisa menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang kemudian dituangkan dalam butir kegiatan OPD di Pemkab Jombang dengan disesuaikan dengan anggaran yang ada.
Masukan yang perlu ditindaklanjuti dengan langkah kongkret dalam program kegiatan diantaranya perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pendidikan karakter, pengembangan pendidikan dan isu perkembangan global serta problem pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan harus segera dicarikan solusi. Pendidikan non formal seperti pondok pesantren maupun Madrasah Diniyah harus mendapatkan perhatian khusus termasuk pendanaan karena ikut berpartisipasi dalam pendidikan karakter.
“Selanjutnya program peningkatan mutu pendidik diantaranya melalui penuntasan sertifikasi bagi guru atau segera dilakukan rekruitmen tenaga pengajar non ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau paling tidak ada kenaikan kesejahteraan untuk tenaga pengajar non ASN. Serta adanya parameter kemiskinan yang jelas sebagai acuan program pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.
Selanjutnya penyampaian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Kepala Bappeda Provinsi yang diwakili Kepala Bakorwil II Bojonegoro Agung Subagyo. Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kabupaten Jombang
Penyampaian Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Penghargaan dari Bupati Jombang kepada 5 peringkat teratas dicapai oleh Dinas Pertanian, Perhubungan, Kesehatan, Peternakan dan Badan Pendapatan Daerah. (lis)
