Caption Foto : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang saat membuka sosialisasi cukai

mediapetisi.net – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jombang bersama Bea Cukai Kediri mengadakan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai dibuka oleh Kepala Disnaker Dr. Priadi. Diikuti sebanyak 200 buruh pabrik rokok di perusahaan rokok KSU Perdula Ngoro pada hari Senin 22 November 2021.

Kepala Disnaker Kabupaten Jombang Priadi menyampaikan megiatan sosialisasi peraturan perundang-undang di bidang cukai tersebut diikuti diikuti buruh rokok KSU Perdula Ngoro. Dengan harapan para buruh tahu aturan cukai itu seperti apa dan resiko jika melanggar aturan itu seperti apa.

“Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang – barang tertentu di antaranya barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan rokok illegal adalah rokok yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai,” terangnya. 

Sementara itu, nara sumber dari Pemeriksa Bea Cukai Kediri Raden Donny Sumbada mengatakan bahwa buruh pabrik rokok sebagai tenaga yang mengerti tentang cara pembuatan rokok diimbau agar tidak membuat rokok linting sendiri dan diedarkan ke masyarakat luas. Untuk itu dengan adanya sosialisasi ini agar pekerja atau buruh rokok yang hadir dapat mendeteksi rokok yang ditawarkan oleh oknum.

Sedangkan ciri-ciri rokok illegal yakni rokok yang diedarkan dijual atau ditawarkan tidak dilengkapi pita cukai atau dikenal sebagai rokok polos atau rokok putihan. Kemudian rokok yang diproduksi belum memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC).

Selain itu, rokok yang diedarkan memiliki pita cukai tapi pita juga yang palsu atau sudah bekas dipakai yang tidak sesuai peruntukannya. Misalnya pita cukai untuk rokok golongan SKT tapi diletakkan pada rokok golongan SKM sehingga tidak sesuai tarif cukainya. Selanjutnya tidak sesuai personalisasi misalnya pita cukai untuk perusahaan A tapi digunakan untuk perusahaan B. 

“Jika ada yang melakukan pelanggaran tersebut hukuman pidana penjara paling singkat satu sampai 5 tahun atau pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang harus dibayar. Untuk itu, masyarakat diharapkan  bisa menyampaikan gempur rokok illegal melalui 081335672009,” tandas Donny. (lis)