Caption Foto : Ketua DPRD Jombang didampingi Kepala Disnaker dan Kabid. Hubungan Industrial saat menyampaikan materi

mediapetisi.net – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Pembinaan kepada Serikat Pekerja/Buruh dalam rangka Peningkatan Kapasitas Serikat pekerja/buruh di Kabupaten Jombang dibuka oleh Kepala Disnaker Jombang Dr. Priadi. Dihadiri oleh Ketua DPRD, Mediator Madya dan Kasi PPHI Disnaker Provinsi Jatim, Kabid HI Disnaker Jombang serta Perwakilan pengurus organisasi serikat pekerja SPSI, SBSI, SPN, SPBI, GSBI, SARBUMISI Kabupaten Jombang. Bertempat di Ruang Soeroadiningrat 2 Kantor Pemkab Jombang. Kamis (4/11/2021)

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Dr. Priadi, MM menyampaikan pembinaan serikat pekerja atau serikat buruh itu memang secara rutin dilakukan karena sasaran Disnaker jumlahnya sangat banyak dimana satu satu badan usaha yang memperkerjakan lebih dari 10 orang pada sasaran kita pembinaan serikat buruh atau pekerja itu ada 1189 badan usaha yang ada serikat buruh atau pekerja nya.

Untuk serikat pekerja ada 6 tetapi ada di setiap perusahaan dimana setiap pekerja itu bebas mengikuti serikat buruh atau pekerja yang mana tidak mengikuti pun juga tidak apa apa.

“Ini kita laksanakan agar mereka memiliki pemahaman yang utuh sehingga dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajibannya itu betul-betul seimbang sehingga memiliki satu konsep yang sama terhadap peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan agar terwujud hubungan industrial yang harmonis khususnya antara pekerja dan pengusaha serta kondusif. Selain itu, agar nanti para investor masuk ke Jombang lebih besar lagi,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, hubungan industrial yang harmonis berdampak pada hubungan yang dinamis dan berkeadilan, setiap permasalahan ketenagakerjaan bisa diselesaikan dan kita harus tau dan memahami situasi yang dialami baik oleh pekerja maupun oleh pengusaha. Untuk itu, penyedia pekerjaan ini difasilitasi oleh mediator tetapi kabupaten Jombang belum mempunyai mediator sehingga ketika ada permasalahan secara internal kita selesaikan, ketika tidak bisa terselesaikan maka kita berikan ke mediator provinsi.

“Mediator untuk kabupaten Jombang saat ini sudah diajukan ke kementerian dan saya selaku mediator di kabupaten Jombang. Selain itu, dalam waktu dekat ini kita akan membahas kenaikan UMK, kita menunggu dari badan statistik yang sampai saat ini belum ada angka – angka yang kita gunakan untuk menghitung besaran upah untuk tahun 2022,” terang Priadi.

Sementara itu, Dra. Yuntarti Panca Puspita selaku Mediator Madya Disnaker Provinsi Jatim menyampaikan sebelum ada UU No. 13 Th. 2003 ada UU No. 21 th 2001 tentang serikat pekerja, serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk pekerja, sekaligus sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak pekerja. Sedangkan syarat pembentukan serikat pekerja (SP) minimal 10 orang dan untuk Federasi Serikat Pekerja dibentuk minimal terdiri dari 3 Serikat Pekerja, dan Konfederasi SP dibentuk minimal terdiri dari 3 Federasi Serikat Pekerja.

Hubungan industrial sendiri merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, unsur pekerja dan unsur pemerintah Penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial diantaranya ketidakpatuhan pengusaha akan pemenuhan syarat kerja dalam hubungan industrial dan urangnya pemahaman bagi pekerja (Serikat Pekerja) terkait fungsi dan peran sarana hubungan industrial. 

“Sedangkan peraturan pemerintah yang digunakan acuan sebagai pelaksana UU Cipta Kerja yakni PP No 34 tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing, PP No 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat serta PHK, PP No 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan PP No 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan,” jelasnya.

H. Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang menambahkan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor terutama faktor kesenjangan yang terlalu besar antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja yang ada sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran. Kondusifitas ketenagakerjaan akan tercipta jika hubungan antar dunia usaha, pekerja dan pemerintah, hubungan yang baik akan mempermudah setiap pihak mencapai tujuan.

“Sedangkan kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan diantaranya menyediakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk tenaga kerja, meningkatkan penyerapan Naker dalam Negeri, membuat kebijakan yang membatasi kuota Naker asing, memberi perlindungan Naker dan .embuat kebijakan berkaitan dengan upah minimum dan waktu kerja yang memihak Naker dalam Negeri. Diharapkan kedepannya jika ada permasalahan terkait ketenagakerjaan bisa di komunikasikan dengan pemerintahan dan pihak perusahaan terkait, persoalan dan sekaligus mencari solusi terbaik demi terciptanya Kondusifitas di Kabupaten Jombang,” pungkasnya. (lis)